Ketua PERMAPER TTU menyoroti bagaimana banyak warga Malaka yang kehilangan rumah dan sumber penghidupan mereka akibat bencana, hanya untuk mendapati bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk membantu pemulihan mereka justru mengalir ke kantong orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Krisnawati Klau juga menilai bahwa ketiga proyek tersebut merugikan keuangan negara dan menghambat kemajuan pembangunan daerah.
Ia mengecam praktik korupsi yang tidak hanya menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memperlambat proses pembangunan yang sangat dibutuhkan, terutama di daerah yang sudah terpuruk akibat bencana.
“Setiap rupiah yang korupsi ambil adalah masa depan kami yang dirampas,” tegasnya dengan penuh emosi. Sabtu, (22/3/25)
Ia menambahkan bahwa masa depan anak-anak Malaka sangat bergantung pada keadilan yang ditegakkan hari ini.
“Saya mewakili seluruh badan pengurus Permaper, mendesak APH, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga antikorupsi lainnya, untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Malaka,” ujar Ketua Permaper TTU.
Dia juga menegaskan bahwa PERMAPER tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum, memastikan bahwa setiap tindakan harus transparan dan akuntabel.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
