Kita tidak ingin proses penyelenggaraan Pilkada yang diwarnai dengan konflik, dan kekerasan dapat memporakporandakan nilai-nilai demokrasi, atau menyebabkan demokrasi kita menjadi demokrasi tidak sehat, atau demokrasi yang sakit.
Kita semua berharap bahwa penyelenggaraan Pilkada di Indonesia khusus wilayah Kabupaten Malaka dapat berlangsung dengan damai, aman, dan demokratis, tanpa menuai konflik, dan kekerasan, hingga ada korban jiwa.
Penyelenggaraan Pilkada yang damai, haruslah menjadi tanggung jawab bersama semua pihak atau stakeholders di Malaka. Pertama, peranan partai politik dalam memberikan pencerahan perihal pendidikan politik yang santun kepada masyarakat akar rumput, sangat dibutuhkan. Eksistensi Partai-partai politik menyongsong Pilkada Malaka 2024, bukan partai politik yang hanya sibuk mengurus lobi, dan koalisi politik, tetapi lebih dari itu harus tetap menunjukan kiprahnya dalam menggaungkan hakikat Pilkada yang damai kepada para pengurus dan simpatisan partai serta seluruh konstituen.
Kedua, peranan pihak Pemerintah Daerah, TNI, dan Polisi. Pilkada damai, dan demokrasi sehat semestinya menjadi slogan bagi sebuah pemerintah daerah, apalagi daerah seperti Malaka dengan ciri khas budayanya yakni ‘hakneter no haktaek malu’, dalam mengembangkan, dan menginternalisasi nilai-nilai kehidupan demokrasi di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam ideologi dan konstusi Bangsa Indonesia, yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












