Korupsi, Buah Sistem Pendidikan yang Tidak Jujur

Hal ini benar terjadi dalam dunia pendidikan Tetapi kita juga tidak bisa serta merta menyalahkan guru, karena di sisi lain terikat dengan aturan dan sistem yang ada. Bukan hanya sistem KKM, biasanya seorang guru juga memikirkan masa depan para siswanya. Ketika memberikan nilai yang kurang, siswa tersebut tidak akan bisa bersaing ketika seleksi masuk perguruan tinggi khususnya jalur Seleksi Nasioanl Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), karena kenyatannnya hampir di semua sekolah memberikan nilai yang sangat baik bahkan mendekati sempurna.
Karena tuntutan sistem dan aturan inilah yang memaksa seorang guru melakukan tindakan yang tidak jujur demi menjaga kehormatan dan nama baik lembaga pendidikan, nilai tersebut juga harus baik. Dalam ruang lingkup yang lebih besar, sekolah juga tidak mau dipersalahkan, karena juga dihimpit aturan sistem akreditasi yang ketat dan rumit.

Sebuah lembaga rela melakukan manipulasi data demi akreditasi yang baik, karena dengan akreditasi yang baik akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi para siswanya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Untuk kepentingan siswa itulah, sebuah lembaga pendidikan akhirnya melakukan tindakan manipulasi.
semua ketidakjujuran itu menjadi semacam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Siswa mendapatkan tekanan dan aturan ketat dari guru agar mendapat nilai yang baik, untuk memenuhi target itu memilih perbuatan tidak jujur dengan berbagai cara. Guru mendapatkan tekanan dari lembaga, sistem, aturan, bahkan lingkungan, untuk mengikuti semua aturan dan sistem itu juga akhirnya melakukan tindakan tidak jujur. Lembaga pendidikan juga mendapatkan tekanan dari aturan dan sistem dari pemerintah pusat, yang juga melahirkan tindakan manipulasi.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.