UMKM Sebagai Penopang Ekonomi Rakyat: Ketika Kebijakan Tak Berpihak

Meski berbagai kesulitan menjerat, pelaku UMKM justru membuktikan diri sebagai sektor paling tangguh. Ketika perusahaan besar melakukan pemutusan hubungan kerja, UMKM justru menjadi penyerap tenaga kerja baru. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan di sektor formal akhirnya beralih membuka usaha kecil di rumah. Mulai dari menjual makanan secara daring, membuat produk kreatif, hingga membuka layanan jasa sederhana. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat sejatinya bersumber dari daya adaptasi dan kreativitas masyarakat kecil, bukan dari modal besar.

Namun, ketangguhan ini sering disalahartikan pemerintah sebagai bukti bahwa UMKM bisa bertahan tanpa bantuan. Padahal, yang dibutuhkan bukan belas kasihan, melainkan kebijakan yang adil. Pemerintah harus mengubah pendekatan terhadap sektor UMKM, dari pola bantuan sesaat menjadi strategi pembangunan berkelanjutan. UMKM harus dipandang sebagai mitra sejajar dalam pembangunan ekonomi, bukan sekadar penerima program sosial.

Arah kebijakan ekonomi yang lebih berpihak dapat dimulai dengan memperkuat akses permodalan yang inklusif. Lembaga keuangan daerah perlu diberdayakan untuk menjadi penghubung antara perbankan dan pelaku usaha mikro, sehingga penilaian kelayakan usaha tidak hanya didasarkan pada aset, tetapi juga pada potensi dan rekam jejak usaha. Pemerintah daerah juga bisa menyediakan ruang promosi permanen bagi produk lokal serta memperbaiki sistem logistik agar biaya distribusi lebih efisien.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.