Lebih dari sekadar kerugian keuangan negara, Apolinaris menegaskan kasus ini menyangkut hak dasar masyarakat Malaka atas pelayanan kesehatan yang layak. Ia meminta Kejati NTT segera memberikan kepastian hukum, agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga dan terbukti bebas dari intervensi kepentingan apa pun.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
