Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Malaka dinilai mampu menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sejumlah indikator positif, mulai dari realisasi pendapatan dan belanja yang tinggi hingga keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 mencapai Rp833,44 miliar atau 94,23 persen dari target sebesar Rp884,47 miliar. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp833,33 miliar atau 89,59 persen dari total anggaran sebesar Rp930,14 miliar.
Di sektor pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp67,91 miliar dan terealisasi Rp66,65 miliar atau 98,14 persen. Namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, yakni hanya 8,69 persen.
Bupati mengakui bahwa ketergantungan Kabupaten Malaka terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, mencapai 91,31 persen dari total pendapatan daerah.
“Kondisi ini menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan upaya serius untuk meningkatkan sumber-sumber PAD guna memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.
Dari sisi belanja, struktur APBD masih didominasi belanja operasi sebesar Rp649,25 miliar atau 69,80 persen dari total belanja. Realisasinya mencapai Rp604,29 miliar atau 93,08 persen.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
