“Pembahasan ini sudah dilakukan sejak 2021, namun hingga kini belum dieksekusi oleh pemerintah,” tambah HMS.
Sebelumnya, pada Selasa, (18/3) kemarin, PMKRI Cabang Malaka menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati dengan mengangkat sejumlah isu, antara lain pengadaan Kendaraan Dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati.
Dalam audiensi dengan Wabup Malaka, Hendri Melki Simu, perwakilan demonstran yang dipimpin Ketua Presidium PMKRI Cabang Malaka, Yasintus Aryanto Opat, mempertanyakan pengadaan empat mobil dinas yang menurut mereka tidak dianggarkan dan bahkan tidak dibahas oleh DPRD.
“Bagaimana mobil-mobil ini bisa muncul?” tanya demonstran.
Terkait itu, Wabup Malaka, Hendri Melki Simu, menegaskan bahwa isu yang beredar soal pengadaan mobil tanpa melalui penganggaran pada APBD merupakan informasi yang tidak benar alias hoax.
“Apakah kalian sudah membaca APBD? Jika tidak, saya bisa tunjukkan bukti anggaran tersebut,” tanya Wabup Malaka kepada para demonstran.
Wabup Malaka menegaskan bahwa anggaran untuk pengadaan Kendaraan Dinas tersebut telah ditetapkan pada tahun 2024 sebelum pelantikan SBS dan HMS.
“Jangan percaya isu-isu di luar sana. Itu semua hanya provokasi. Sebaiknya, tanyakan langsung ke bagian umum atau kepada Sekda, apakah anggaran itu ada atau tidak. Jika perlu, tanyakan kepada mantan Bupati, karena beliau yang menandatangani,” tegas Wabup Malaka.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
