TIMORMEDIA.COM – Wakil Bupati (Wabup) Malaka, Henri Melki Simu (HMS), menyatakan kekecewaannya terhadap sejumlah kepala desa yang pulang sebelum Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) selesai.
Kegiatan ini digelar di Aula Hotel Nusa Dua Betun, Senin (14/7/2025), dan dihadiri para camat serta kepala desa se-Kabupaten Malaka.
Dari total 127 desa di 12 kecamatan, hanya 105 kepala desa yang hadir dalam kegiatan penting tersebut.
Sementara itu, 22 desa tercatat tidak hadir sama sekali. Ironisnya, setelah dicek pasca kegiatan, beberapa kepala desa yang sebelumnya hadir ternyata sudah meninggalkan tempat sebelum acara berakhir, padahal Wakil Bupati masih berada di lokasi rapat.
“Saya minta data semua kepala desa yang tidak hadir dan yang pulang duluan untuk diserahkan kepada Sekda Malaka untuk ditertibkan,” tegas HMS saat menutup rapat.
Dengan nada geram, HMS menyindir sikap kepala desa yang dinilai tidak konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Ia menyoroti kecenderungan para kepala desa yang hanya aktif saat mengurus dana desa, namun enggan melibatkan diri dalam kegiatan penting yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kalau urus dana desa cepat, tapi kalau untuk urusan masyarakat tidak bisa. Duduk sebentar sudah pulang,” kritik HMS.
Wabup HMS menegaskan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malaka akan segera memanggil kepala desa yang tidak hadir maupun yang pulang sebelum kegiatan usai.
“Nanti saya suruh Pak Sekda untuk panggil lagi desa-desa yang tidak hadir dan yang pulang duluan,” pungkasnya.
Kegiatan DTSEN ini dinilai penting untuk menyatukan data sosial ekonomi di daerah, sebagai dasar perencanaan pembangunan dan intervensi kebijakan berbasis data yang akurat.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
