Mengungkap Fakta Keberhasilan Implementasi Program Revolusi Pertanian Malaka Versus Swasembada Pangan

Kedua, aspek proses. Pada program RPM, Tim Pakar dan Dinas Teknis berkolaborasi melaksanakan dan mengkawal setiap tahapan sesuai kalender kerja yang sudah ditetapkan. Ada media evaluasi dan kontrol yang dilakukan secara rutin setiap pekan dalam bentuk coffee morning, untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan kegiatan setiap minggu. Dengan demikian tingkat kegagalan benar diminimalisir. Kelompok tani (Poktan) diverifikasi dan dibentuk secara riil berdasarkan jenis komoditi dan kepemilikan lahan. Benih dan pupuk didistribusi secara tepat waktu dan dimonitor serta didampingi Tim Pakar. Penjaga pintu air benar-benar menjalankan tugas secara baik dan diawasi aparat TNI dari unsur Koramil.

Pemantauan air melibatkan unsur TNI (Koramil) untuk membantu mengatur distribusi air

Sedangkan program swasembada pangan, hanya mengandalkan rasa percaya diri dan bekerja apa adanya semampu dinas teknis tanpa keterlibatan pihak lain. Tidak pernah menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan serta kegagalan program swasembada pangan.

Ketiga, aspek output/hasil. Setiap komoditi yang dibiayai dari RPM benar-benar memberi hasil bagi petani. Lahan petani dibalik secara gratis untuk menekan biaya pengeluaran petani. Padi dan jagung produksinya melimpah. Kondisi ini berdampak pada tidak terjadi kenaikan harga beras dan jagung, karena stok pangan mencukupi. Bawang merah melimpah saat itu dan dapat menekan harga pasar. Bahkan karena stoknya melimpah maka sempat diekspor ke Timor Leste. Demikian juga dengan komoditas lainnya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.