Bupati SBS juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan politik, bukan pengawasan teknis. “Pengawasan politik adalah pengawasan yang betul-betul untuk kepentingan rakyat. Karena bapak ibu adalah wakil rakyat. Itulah prinsip dasar yang harus dipahami oleh legislatif,” jelasnya.
Pengawasan politik kata Bupati DBS, bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat.
Melalui Bimtek yang berlangsung dari 27 hingga 30 Oktober 2025 ini, Bupati SBS berharap anggota DPRD Malaka dapat memperkuat sinergi dengan eksekutif. “Kalau eksekutif dan legislatif berjalan bersama dalam satu visi untuk rakyat, maka Malaka akan terus maju dan masyarakat akan sejahtera,” pungkas Bupati SBS.
Bimtek DPRD Kabupaten Malaka Tahun 2025 ini mengangkat tema “Penguatan Peran DPRD dalam Penganggaran dan Pengawasan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Sinkronisasi Belanja Daerah Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2025,” dengan narasumber dari Universitas Trisakti Jakarta.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
