Lima pilar utamanya mencakup: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan informasi kependudukan.
Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan langkah awal dengan output utama berupa pembentukan tim penyusun GDPK yang terstruktur, guna memastikan koordinasi internal yang efektif di Pemkab Malaka. Saat ini, sudah ada tiga kabupaten/kota di Provinsi NTT yang telah membentuk tim GDPK, sementara Malaka tengah mengikuti langkah tersebut.
Dalam wawancara terpisah, Wakil Bupati Henri Melki Simu menegaskan komitmen Pemda Malaka terhadap inisiatif strategis ini, meskipun program GDPK belum tercantum dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelumnya.
“Terkait pembiayaan, memang dalam pembahasan APBD kemarin tidak tercantum. Namun, Bupati sudah merespons dengan baik untuk membolehkan pembuatan permohonan anggaran yang memadai,” ungkap Wabup Henri Simu.
“Silakan buat permohonannya beserta rincian kebutuhan anggarannya, dan kami akan mendorong realisasinya,” pungkasnya.
Kunjungan ini menunjukkan sinergi kuat antara Pemkab Malaka dan BKKBN NTT dalam mengoptimalkan pembangunan kependudukan, sejalan dengan upaya menghadapi bonus demografi di daerah perbatasan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
