“Tidak adil jika yang baru lulus dua tahun lalu bisa langsung diterima sebagai P3K, sedangkan yang telah bekerja belasan tahun justru tidak lolos,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti kurangnya transparansi dalam seleksi ini yang semakin memperburuk situasi. Banyak tenaga KSO yang tidak memahami mekanisme penilaian, termasuk bagaimana nilai dari masing-masing tahap seleksi diperhitungkan.
“Seharusnya ada sosialisasi yang jelas agar kami tahu bagaimana sistem ini berjalan. Jika seperti sekarang, kami hanya bisa menerka-nerka,” keluhnya.
Ia juga mengungkapkan dugaan adanya kepentingan tertentu dalam seleksi ini. Menurutnya, ada indikasi bahwa peserta yang lolos adalah mereka yang memiliki koneksi dengan pihak tertentu.
“Banyak teman-teman honorer merasa heran melihat hasil seleksi. Ada beberapa nama yang kami ketahui baru bekerja beberapa tahun, tetapi bisa lolos dengan mudah,” katanya.
Sebagai tenaga yang telah lama bekerja di pemerintahan daerah, ia berharap panitia seleksi dapat lebih profesional dan adil dalam melaksanakan tugasnya.
“Kami tidak meminta lebih, hanya ingin seleksi ini dilakukan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang jelas,” tambahnya.
Ia juga mengajak sesama tenaga honorer, terutama tenaga KSO yang merasa dirugikan, untuk berani menyuarakan aspirasi mereka.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
