BIDIKNUSATENGGARA.id | Yulius A.Y. Seran, alias Viki Seran, Kepala Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menjadi sorotan setelah dugaan penyalahgunaan Alok Dana Desa (ADD) yang tidak sesuai peruntukannya. Dugaan ini muncuat menyusul laporan sejumlah perangkat desa dan staf yang mengaku belum menerima hak insentif maupun honor kerja.
Dugaan ini memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Kades Motaulun yang diduga sering absen dari tugas harian dan menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi.
Menurut sumber internal desa yang enggan disebutkan namanya, pada Sabtu (14/2/26), setidaknya empat staf desa belum menerima bayaran honor. Honor untuk kader desa juga tercatat tertunda, sementara sebagian insentif anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) belum direalisasikan. Parahnya lagi, tujuh kepala dusun dilaporkan mengalami nasib serupa.
“Kami berharap kepala desa dapat membayar seluruh upah kerja kami sesuai dengan janjinya dalam surat pernyataan yang disaksikan oleh Wakil Bupati Malaka, Kepala Inspektorat, serta Plt. Kepala Dinas BPMD,” ujar salah satu sumber.
Lebih lanjut, laporan serupa datang dari beberapa sumber lain yang menyoroti mekanisme pembayaran honor pada Tahun Anggaran 2023 hingga 2025 yang dianggap tidak lazim. Pembayaran sering dilakukan di rumah pribadi kepala desa, sementara sisa pembayaran ditransfer melalui rekening pribadi, bukan melalui saluran resmi desa.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
