Meskipun suasana penuh kebahagiaan, Bupati SBS tidak melupakan pentingnya penekanan pada tanggung jawab dan integritas. Ia secara khusus meminta staf kepegawaian untuk membacakan ulang poin penting dalam SK dan perjanjian kerja.
Staf kepegawaian membacakan poin keempat SK yang berbunyi, “Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.”
Kemudian, terkait perjanjian kerja, dibacakan pula, “Kesatu, terhitung mulai 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2030 mengangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.”
Menanggapi hal ini, Bupati SBS menegaskan dengan suara lantang, “Jadi saya mau ulangi lagi, anda itu (PPPK) kerja selama lima tahun, tapi dapat diperpanjang lagi. Tetapi selama lima tahun, apabila di kemudian hari terhadap kekeliruan, kekeliruan itu artinya kamu kerja tidak betul, kamu malas, kamu tidak rajin, tidak cakap, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ingat baik-baik itu,” tegas SBS.
Ia menambahkan, “Jadi sudah ada Klausulnya ada memang. Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kekeliruannya apa? Ternyata waktu verifikasi kami belum tahu karena kamu punya sifat aslinya belum keluar,” ujar SBS.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
