“Kalau kemarin di zaman SBS sewa rumah jabatan selama 5 tahun tidak menghabiskan 500 juta. Siapa yang pro rakyat?,” tanya HMS sembari jawab masyarakat, “SBS yang pro rakyat,”
Menurut HMS, total biaya sewa gedung dari tujuh dinas mencapai sekitar 500 juta rupiah, yang menciptakan beban tambahan bagi anggaran daerah.
“Jadi untuk sewa rumah di periode sekarang ini (SNKT-red) ada sekitar 7 dinas yang jumlah uangnya berkisar lima ratusan juta,” pungkasnya.
Kritik HMS terhadap pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mengungkapkan ketidakpuasan terhadap penggunaan anggaran sewa gedung.
“Dia omong tapi dia lupa dia punya diri. Padahal dia lebih buruk dari orang lain. Jadi kadang-kadang orang bilang apa, satu jari kita tunjukkan ke orang lain tapi ada 4 jari yang tunjuk kembali ke kita punya diri,” pungkas HMS.
Ia menekankan bahwa dalam masa kepemimpinan sebelumnya, hanya dua gedung yang disewa, sedangkan saat ini tujuh dinas menyewa gedung dengan biaya yang jauh lebih besar.
HMS mengajukan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah yang saat ini beralasan tidak membangun kantor untuk mengurangi biaya sewa.
“Sekarang sewa rumah sampai 7 Dinas. Lalu dia beralasan bilang karena dulu tidak buat Kantor. Lalu sekarang kamu sedang memimpin buat apa? Kenapa tidak mau bangun kantor? Malahan lebih parah dan lebih buruk… Jadi itu yang saya mau luruskan,” jelasnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
