“Inovasi seperti ini yang diharapkan di era digitalisasi. QR-Code ini juga memudahkan kepolisian melakukan pengawasan. Para pejabat harus menjadi contoh tertib menggunakan kendaraan dan tertib berlalu lintas,” pungkas Bupati Malaka.
Ia mengingatkan biaya operasional kendaraan bukanlah penghasilan tambahan pengguna, melainkan harus dikelola oleh sopir dan bendahara berdasarkan persetujuan pemakai untuk menjaga kelayakan kendaraan.
“Jangan sampai ban sudah gundul tidak diganti padahal ada anggaran operasional. Saya akan periksa langsung,” tegasnya.
Diharapkan Kegiatan ini tidak sekadar pemeriksaan fisik kendaraan, melainkan langkah tegas Pemkab Malaka menata pengelolaan aset secara transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, sekaligus mengirim pesan kuat bahwa setiap milik daerah wajib dijaga, dimanfaatkan dengan benar, dan dipertanggungjawabkan demi kepentingan seluruh warga Kabupaten Malaka.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












