Bersamaan dengan kegiatan tersebut, seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna kendaraan dinas menandatangani Pakta Integritas di hadapan Bupati Malaka selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Daerah dan masyarakat, sebagai bentuk komitmen bersama mengelola aset secara bertanggung jawab.
Kegiatan ini juga ditandai dengan pemasangan simbolis kode QR K-ASET MALAKA pada seluruh kendaraan dinas. Sistem ini memungkinkan pemantauan keberadaan, status administrasi, dan kepatuhan pajak secara cepat dan akurat melalui pemindaian menggunakan ponsel pintar.
Kegiatan apel kendaraan ini dilaksanakan selama empat hari, terbagi 17–18 September dan dilanjutkan 22–23 September 2026, bertempat di Lapangan Misi Paroki Santa Maria Fatima Betun, melibatkan 51 personil dari BPKPD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, UPTD Pendapatan Provinsi NTT, Satuan Lalu Lintas Polres Malaka, serta Bank NTT.
Berdasarkan Kartu Inventaris Barang Daerah, Pemkab Malaka mencatat total 1.203 unit kendaraan dinas dengan nilai keseluruhan mencapai Rp111.111.797.328,80 per 31 Desember 2025. Rinciannya: roda empat 194 unit, roda dua 984 unit, roda tiga 1 unit, dan roda enam 24 unit.
Sementara data UPTD Pendapatan Provinsi NTT mencatat 1.289 unit kendaraan, hal ini terdapat selisih 86 unit. Sebanyak 6 kendaraan berplat luar daerah tanpa dokumen hibah lengkap, dan 80 unit lainnya masuk kategori aset yang diusulkan untuk dihapus.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












