“Kami melihat langsung kondisi di lapangan. Anak-anak sekolah di Dapil III masih berjuang dengan keterbatasan yang sangat mendasar. Ruang kelas yang tidak layak, akses jalan yang sulit, bahkan listrik dan jaringan yang belum memadai. Ini bukan sekadar persoalan fasilitas, ini soal masa depan generasi anak bangsa,” ujar Jeri, Senin (2/5/26).
Ia menambahkan pemerintah tidak boleh terus berlindung di balik program dan wacana tanpa disertai implementasi yang nyata di lapangan.
“Hardiknas harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Jangan hanya hadir saat upacara, tetapi absen dalam kenyataan. Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara, bukan pilihan atau belas kasihan,” lanjutnya.
Lebih jauh, IMADAR mengingatkan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” belum sepenuhnya terwujud secara adil dan merata, terutama di wilayah pinggiran seperti Kabupaten Malaka.
“Kalau negara serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, yang pertama harus diselesaikan adalah ketimpangan. Jangan sampai anak-anak di kota membicarakan digitalisasi, sementara anak-anak di desa masih bergulat dalam kegelapan dan tanpa akses informasi,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, IMADAR mendesak Pemerintah Kabupaten Malaka dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah-langkah berikut:
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
