BETUN-BIDIKNUSATENGGARA.COM | Belakangan ini, muncul laporan tentang pertemuan-pertemuan politik yang terjadi di desa-desa di Kabupaten Malaka, yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa (Kades), dan Aparat Desa. Ini bukan sekedar pertemuan biasa, tapi sebuah gerakan terstruktur untuk mengamankan dukungan terhadap figur-figur tertentu menjelang Pilkada.
Ketua Missinas, Lodi Lukas, telah menyoroti perilaku ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menodai prinsip netralitas ASN yang dijunjung tinggi.
Penggunaan posisi dan pengaruh para ASN, Kades, dan Aparat Desa untuk kepentingan politik tertentu menunjukkan adanya usaha sistematis menjaring massa. Fenomena ini mencerminkan dominasi politik praktis yang mengabaikan batasan pemisahan kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Perilaku tersebut bukan hanya meresahkan masyarakat tapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas serta profesionalisme aparatur sipil.
Hasil investigasi tim wartawan, adapun strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan dukungan kepada figur-figur tertentu sangatlah variatif, mulai dari pemobilisasian ASN sebagai “tim sukses”, pemanfaatan bantuan pemerintah untuk menggalang kekuatan, hingga intimidasi terhadap warga dan aparat desa yang tidak mendukung. Mekanisme ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk memanipulasi struktur sosial demi kepentingan politik sesaat yang tentunya bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
