Adrianus berharap agar permasalahan kantor Bupati Malaka ini tidak dipolitisasi. “Polemik mengenai kantor Bupati Malaka seharusnya tidak dilihat seolah-olah SBS-HMS enggan berkantor di gedung baru. Mari kita hindari polemik yang tidak perlu. Jika Pak Simon Nahak menjalankan program yang baik, kita harus mendukung dan mempertahankan yang baik itu, sedangkan yang kurang kita tingkatkan, dan yang belum selesai harus diselesaikan,” pungkasnya.
Menurut Adrianus, untuk kepentingan Malaka, perhatian sebaiknya difokuskan pada isu-isu penting seperti Rumah Sakit Pratama Wewiku yang diresmikan tahun lalu tetapi belum digunakan, serta masalah septic tank dan Seroja yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Kantor Bupati Malaka sebenarnya satu paket dengan akses jalan, dengan penganggaran sebesar Rp 3,2 miliar. Namun, pekerjaan tersebut terhambat karena adanya masalah dengan pemilik lahan.
“Penganggaran telah dilakukan senilai Rp 3,2 miliar, tetapi pekerjaan tersebut tidak terlaksana karena terdapat masalah dengan pemilik lahan,” pungkas Adrianus, sembari menyarankan wartawan untuk bertanya kepada pemerintah sebelumya.**(Ferdy Bria)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
