TIMORMEDIA.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang semula dijadwalkan pada 24–25 April 2025.
Namun, kunjungan tersebut resmi ditunda karena Wapres masih memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan.
Kunjungan kerja Wapres Gibran ke Sikka sebelumnya telah disusun dengan sejumlah agenda penting.
Di antaranya adalah peninjauan Bendungan Napung Gete, kunjungan ke kawasan perikanan Bebeng, serta menghadiri kegiatan di GOR Samador Maumere.
Selain itu, Wapres juga direncanakan meninjau layanan kesehatan gratis di Puskesmas Wolo Matang dan program makan bergizi gratis (MBG) di SMP Katolik Frater Maumere.
Dalam agenda tersebut, Wapres Gibran juga dijadwalkan melaksanakan salat Jumat di masjid setempat dan mengadakan audiensi bersama tokoh agama serta akademisi di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan pengamanan secara maksimal untuk mendukung kelancaran kunjungan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Kami telah mengerahkan 507 personel gabungan dan menyiapkan 18 unit kendaraan taktis yang akan digunakan dalam mendukung mobilitas dan pengamanan selama kunjungan berlangsung,” ujar Kombes Henry.
Kabar penundaan kunjungan juga telah dikonfirmasi oleh Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago.
Ia menyatakan bahwa, kunjungan kerja Wapres ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Kendati demikian, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Sikka tetap menyambut baik rencana kunjungan Wapres Gibran, dan berharap agenda tersebut dapat dijadwalkan ulang dalam waktu dekat.*
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
