TIMOEDIA.COM – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XII pada 19–22 Mei 2025 di Jakarta.
Agenda utama Munas ini adalah memilih Ketua Umum (Ketum) baru SOKSI menggantikan kepengurusan yang masa baktinya segera berakhir.
Ketua Penyelenggara Rapimnas dan Munas XII SOKSI, Wendy Nugraha, menyampaikan bahwa pembukaan Munas dijadwalkan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Rencana pembukaan akan dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Bahlil Lahadalia,” ujar Wendy dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (18/5).
Wendy juga menjelaskan bahwa proses pemilihan Ketua Umum akan berlangsung pada Rabu malam (21/5).
Sejumlah nama sudah mulai menyatakan kesiapannya untuk mencalonkan diri. Proses pendaftaran calon ketua umum akan ditutup sebelum Munas dimulai.
“Calon Ketua Umum sudah mulai mempersiapkan diri. Proses pendaftaran akan segera dijelaskan dan ditutup sebelum Munas berlangsung,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Penyelenggara Munas XII SOKSI, Dicky Loupatty, menegaskan bahwa Munas kali ini juga menjadi momen penting untuk menegaskan tidak adanya dualisme kepemimpinan dalam tubuh SOKSI.
“Kepemimpinan SOKSI saat ini sah berada di bawah Ahmad Noor Supit dan Mukhamad Misbakhun yang masa baktinya berakhir pada Munas ini. Kami pertegas, tidak ada dualisme di tubuh SOKSI,” tegas Dicky.
Dengan digelarnya Munas XII ini, SOKSI menegaskan komitmennya dalam menjaga soliditas organisasi dan mendukung eksistensi Partai Golkar dalam kancah politik nasional.*
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
