– Kontraktor utama diduga tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha yang merupakan syarat wajib
– Terdapat dugaan rekayasa harga tanah dan biaya drainase sebesar Rp2,9 miliar yang dinilai tidak sesuai ketentuan
– Proyek dilaporkan selesai 100 persen, namun bangunan belum layak digunakan
– Pemindahan lokasi dan penunjukan kontraktor dilakukan dengan prosedur yang dipertanyakan
“Berdasarkan hal-hal tersebut, kami menilai perkembangan proses hukum terasa lambat dan memunculkan pertanyaan di masyarakat. Apakah ada pihak yang dilindungi? Apakah ada pertemuan kepentingan yang menghambat proses hukum? Atau memang ada kendala lain yang belum dijelaskan secara terbuka?” tanya Jery.
IMADAR Kefamenanu meminta Kejaksaan Tinggi NTT menangani perkara ini secara transparan, tuntas, dan tidak pandang bulu. Jika dinilai belum mampu menyelesaikan, pihaknya meminta ruang dibuka bagi KPK untuk turun tangan sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya minta keadilan dan kepastian hukum. Jangan biarkan kasus ini hanya menjadi cerita lama yang akhirnya senyap begitu saja,” tegas Jery.
Pihaknya juga memperingatkan akan mendorong pengawasan dari lembaga yang lebih tinggi jika dalam waktu dekat belum ada kejelasan yang disampaikan secara terbuka kepada publik.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












