Simon Nahak Dibuat Tidak Berkutik Soal Biaya Sewa Rumah Jabatan

BIDIKNUSATENGGARA.COM | Debat perdana calon bupati Kabupaten Malaka menampilkan persaingan sengit antara paslon nomor urut 2, Stefanus Bria Seran-Henri Melki Simu dan paslon nomor urut 1, Simon Nahak-Felix Bere Nahak. Khususnya, biaya sewa rumah jabatan yang jadi pusat perhatian. Siapa yang lebih pro rakyat?

Stefanus Bria Seran (SBS) dikenal sebagai calon Bupati yang berpengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah. Selama masa jabatannya, dia memiliki komitmen untuk menggunakan anggaran secara efisien demi kepentingan masyarakat. SBS memiliki catatan yang baik dalam hal transparansi anggaran, meskipun ada kritik yang muncul.

Dalam sesi debat, Simon Nahak melontarkan kritik tajam mengenai pengeluaran anggaran sewa rumah jabatan yang dikelola oleh pasangan nomor urut 2. Dengan pertanyaan yang menggelegar, ia meminta transparansi anggaran yang dikeluarkan selama masa jabatan Stefanus Bria Seran (SBS).

Betapa lucunya ketika Simon Nahak menekankan pentingnya uang rakyat kembali kepada rakyat, sementara ia sendiri mengabaikan fakta bahwa selama masa jabatannya sendiri, ia telah menggunakan anggaran yang jauh lebih besar untuk keperluan serupa.

“Tadi bapak sempat meneriakkan uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Tapi nampaknya fakta membuktikan uang rakyat kita masih pakai untuk sewa-sewa rumah, kita masih sewa-sewa kontrak, sewa-sewa kantor. Tentu menjadi perhatian kita sehingga kedepan kita tidak seperti itu lagi agar apa yang diteriakan benar-benar sesuai kenyataan yang ada,” Demikian pertanyaan yang disampaikan Simon Nahak kepada SBS pada sesi ketiga, Senin (14/10/24)

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.