SBS pun tak tinggal diam, dia melawan balik dengan jawaban yang mengesankan, dengan angka yang membuat Simon tampak mendaki gunung yang curam dan licin.
Menanggapi kritik tersebut, SBS memberikan klarifikasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran selama masa jabatannya. Dia menegaskan bahwa total anggaran sewa rumah jabatan yang dikeluarkannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan di masa kepemimpinan Simon Nahak.
“Paslon nomor 1 termasuk orang yang beruntung. Karena menerima estafet dari saya dalam keadaan pemeriksaan oleh auditor itu sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ibaratnya terima barang yang sudah jadi. Kalau saya mengolahnya menjadi barang yang sudah jadi,” tandas SBS.
SBS menyatakan bahwa selama lima tahun masa jabatannya, ia hanya menghabiskan anggaran sewa rumah jabatan di bawah 500 juta rupiah. Sementara dalam waktu tiga tahun kepemimpinan Simon Nahak, anggaran yang digunakan untuk sewa rumah jabatan mencapai angka 3 miliar
“Ketika saya menjadi kepala daerah, uang yang saya gunakan untuk sewa rumah jabatan selama 5 tahun tidak sampai 500 juta. Dan sesuai aturan, rumah itu harus disewa supaya dikuasai oleh negara, sehingga anggaran-anggaran lain yang terkait dengan protokoler kepala daerah itu menjadi sah. Tapi di kepemimpinan anda, belum masuk di rumah jabatan sudah menghabiskan uang 3 miliar. Siapa yang pro rakyat?,” tegas SBS
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












