Usai APKASI 2026, Bupati Malaka Rapat Strategis dengan Ketua Aspeksindo Bahas Potensi Kelautan

“Saya memohon dukungan dari seluruh kepala daerah untuk berjuang bersama membesarkan Aspeksindo ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, menegaskan pentingnya solidaritas antar pengurus Aspeksindo agar organisasi ini memiliki bobot yang kuat dalam berbicara di tingkat pusat. Menurutnya, kesatuan dan kekompakan adalah kunci utama agar aspirasi daerah dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

“Saya minta agar seluruh pengurus Aspeksindo bersatu dan kompak, memberikan dukungan secara penuh, sehingga suara Aspeksindo dapat didengar hingga ke tingkat pusat,” ungkap Bupati Stefanus, yang akrab disapa SBS.

Secara khusus, Bupati SBS juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Kabupaten Malaka di bidang kelautan. Ia menekankan bahwa potensi tersebut harus dieksplorasi dan dikelola secara optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Malaka.

Selain itu, ia mendesak agar jajaran pengurus Aspeksindo senantiasa menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, guna mendapatkan masukan serta solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi daerah-daerah pesisir dan kepulauan.

Rapat strategis ini menghasilkan dua keputusan penting yang akan segera dilaksanakan. Pertama, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Aspeksindo direncanakan akan digelar di Pontianak pada Desember 2026. Kedua, dalam waktu dekat, Aspeksindo akan melakukan audiensi resmi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk membahas lebih lanjut langkah-langkah implementasi kerja sama strategis tersebut.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.