Berdasarkan keterangan sejumlah staf yang hadir dalam rapat, saat peserta meminta agar dokumen RKA dipaparkan secara terbuka, Hardiana Paramitha Atti justru menolak dengan dua alasan. Pertama, ia menyatakan telah mendapat perintah langsung dari Sekretaris Dinas Kesehatan untuk tidak memperlihatkan dokumen tersebut kepada peserta rapat. Kedua, ia khawatir jika rincian anggaran diketahui, informasi itu akan tersebar dan diketahui oleh pihak media (wartawan).

“Kami minta agar RKA dipaparkan, namun Ibu Kapus bilang tidak bisa, takut ada yang memotret lalu dikirim ke wartawan. Selain itu, katanya juga Pak Sekretaris Dinas Kesehatan tidak mengizinkan untuk memaparkannya kepada kami,” ujar salah satu staf Puskesmas Betun kepada media ini, Minggu (31/5).

Artikel Kepala Puskesmas Betun Diduga Mencatut Nama Sekretaris Dinkes Malaka untuk Tutupi Anggaran Dana BOK pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Menanggapi aksi Gusto, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Malaka mengakui bahwa gol yang diciptaka merupakan rekor gol tercepat yang tercatat dalam rangkaian pertandingan tahun ini.

Keberhasilan SSB Sasitamean membuka skor ini sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai tim dominan hingga berita ini diturunkan. Pertandingan terus berlanjut dengan tekanan tinggi dari kubu Kobalima yang berusaha mengejar ketertinggalan.

Lebih jauh dari sekadar ajang kompetisi, acara ini menyoroti keberhasilan Program Pengembangan Olahraga Berprestasi. Saat ini, sebanyak 10 Sekolah Sepak Bola (SSB) dari seluruh kecamatan di Kabupaten Malaka aktif berkontribusi dalam ekosistem pelatihan generasi muda. Melalui dukungan penuh Pemkab Malaka, fondasi keras bagi prestasi olahraga daerah pun perlahan namun pasti mulai terbentuk.

Dalam berbagai kesempatan, Bupati Stefanus Bria Seran menyampaikan bahwa pembentukan karakter dan kemampuan atlet muda membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Namun ia meyakini, dengan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan, Kabupaten Malaka kelak akan melahirkan para pesepak bola andalan yang mampu membawa nama daerah ini harum hingga ke tingkat provinsi bahkan nasional.

Hingga berita ini diturunkan, pertandingan masih berlangsung dan kedudukan sementara 3-0 yang masih dikuasai oleh SSB Sasitamean.***

Artikel Gol Cantik Gusto Catat Rekor Gol Tercepat, SSB Sasitamean Unggul Sementara Atas SSB Kobalima pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Desakan ini muncul lantaran meskipun Kejati NTT telah menghadirkan ahli untuk menghitung jumlah kerugian negara akibat dugaan markup dan penyimpangan anggaran pada proyek bernilai hampir Rp 45 miliar tersebut, hingga kini kasusnya terasa mandek dan minim perkembangan publik.

Berdasarkan pantauan, penyidik Tipidsus Kejati NTT sebenarnya sudah melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap bangunan RSP Wewiku dan menunggu hasil perhitungan akhir dari tim ahli konstruksi independen. Aspidsus Kejati NTT, Alfons G. Loe Mau, pernah menyatakan bahwa begitu hasil perhitungan ahli masuk, penyidik akan segera menetapkan tersangka. Pernyataan serupa juga telah dilontarkan sejak April 2026 silam.

Namun, hingga empat bulan berlalu, kabar terbaru seputar penetapan tersangka maupun pengumuman kerugian negara nyaris tak terdengar sama sekali. Kondisi inilah yang memicu kekecewaan kalangan mahasiswa dan aktivis pemerhati anti korupsi.

“Alasan klasik ‘masih menunggu ahli’ seharusnya tidak lagi bisa digunakan sebagai dalih untuk memperlambat proses hukum. Pertanyaannya; sampai kapan? Apakah penegakan hukum harus tunduk pada birokrasi yang berlarut-larut sementara dugaan kerugian negara dibiarkan menggantung tanpa kepastian?”, ujar Naris Mau dalam pernyataannya, Senin (25/5/26).

Secara fakta, Kejati NTT sesungguhnya sudah mengambil sejumlah tindakan konkret; mulai dari penggeledahan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, penyitaan dokumen penting, pemblokiran rekening bank Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, hingga penyitaan aset milik kontraktor pelaksana proyek. Namun, PMKRI menilai aksi-aksi nyata tersebut seolah berhenti di tengah jalan.

Dalam rilis resminya, PMKRI Kupang menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja Kejati NTT. Naris Mau mengungkapkan keprihatinan mendalam mengingat proyek ini urusan serius soal kesehatan masyarakat.

“Rumah sakit adalah fasilitas vital bagi masyarakat. Jika benar terjadi dugaan penyimpangan anggaran di sektor kesehatan, maka ini bukan sekadar persoalan administrasi. Tapi ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak dasar rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,” tegas Naris Mau.

Yang lebih menyakitkan, lanjut Naris, RS Pratama Wewiku yang baru diresmikan pada Juni 2024 oleh mantan Bupati Simon Nahak itu kini hanya jadi “rumah hantu”. Bangunan satu lantai senilai hampir Rp 45 miliar dilaporkan mengalami kondisi memprihatinkan. Lantai retak, dinding mengelupas, peralatan medis terbengkalai, dan sama sekali tidak beroperasi melayani masyarakat sebagaimana mestinya.

“Mungkin kejati NTT lupa siapa yang mengangkat mereka ke jabatan strategis. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi singa dalam memburu koruptor justru berubah menjadi tikus yang gemetar di hadapan para pemangsa uang negara,” sindir Naris tajam.

PMKRI Kupang meminta agar Kejati NTT segera menarik semua benang merah dan menyeret ke meja hijau seluruh pihak yang dianggap bertanggung jawab atas jalannya proyek bermasalah ini, meliputi:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSP Wewiku.

2. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka semasa pemerintahan Bupati Simon Nahak.

3. Kontraktor pelaksana pembangunan.

4. Konsultan perencanaan dan pengawasan proyek.

“Dokumentasi menunjukkan adanya indikasi markup harga yang luar biasa pada berbagai komponen pekerjaan. Biaya pengecatan mencapai tiga kali lipat dari harga pasar, harga plafon dan keramik jauh di atas harga wajar, serta genteng metal dan material lainnya dikabarkan mengandung nilai fiktif,” jelas Naris.

Lebih jauh, Naris Mau menekankan bahwa lambatnya proses hukum berpotensi besar merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di NTT. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada dan terus mengawasi proses hukum ini agar tidak berakhir sia-sia.

“Hukum jangan sampai terlihat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Masyarakat menunggu kepastian dan keadilan. PMKRI Cabang Kupang menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum yang pasti,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Malaka Henri Melki Simu sebelumnya juga sempat meminta proyek ini diaudit menyeluruh dan bila ditemukan pelanggaran hukum agar diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Publik kini menantikan respons resmi dari Kejati NTT mengenai apakah hasil perhitungan ahli sudah selesai dan kapan kerugian negara akan diumumkan secara resmi.***

Artikel Desak Kejati NTT Umumkan Kerugian Negara, PMKRI Kupang: Kejati NTT Berlindung di Balik Alasan “Menunggu Ahli” pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Dalam kesempatan itu, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran serta jajaran pejabat daerah meninjau langsung sejumlah fasilitas unggulan di rumah sakit penyangga regional tersebut, termasuk Gedung Cytotoxic dan ruang rawat inap.

Direktur RSUPP Betun, dr. Oktelin Kurniawati Kaswadie, FISQua, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkuat jejaring pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Malaka. Ia mengungkapkan, rencana kerja sama sebenarnya sudah dijadwalkan sebulan sebelumnya namun tertunda lantaran ketidakhadiran Direktur Umum RSUP Ngoerah saat itu.

“Tujuan utama kedatangank hari ini adalah menyelesaikan kesepakatan kerja sama yang sempat tertunda bulan lalu karena alasan protokol kepemimpinan. Kami yakin kolaborasi ini akan sangat membantu peningkatan mutu layanan bagi masyarakat Malaka,” ujar dr. Oktelin usai penandatanganan di Aula RSUP Ngoerah Denpasar.

Dokter Oktelin menambahkan bahwa RSUPP Betun berencana membangun Gedung Cytotoxic (kemoterapi) sendiri tahun ini. Oleh sebab itu, kunjungan ke unit oncology center RSUP Ngoerah menjadi sarana penting untuk mempelajari tata kelola dan standar operasional yang berlaku.

“Kami juga memanfaatkan kehadiran dokter-dokter PNS kami yang sedang menempuh pendidikan spesialis saraf, THT, dan patologi klinik di sini. Jejaring SDM ini akan kami optimalkan melalui program pengampuan yang ditawarkan Kementerian Kesehatan,” tambahnya.

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, menegaskan komitmen perubahan sistem rujukan konvensional menuju pendekatan home care atau pengampuan.

“Kita harus merubah sistem rujukan dari tradisional menjadi modern progresif. Konsepnya bukan orang sakit yang pergi mencari orang sehat, melainkan orang sehat yang mencari orang sakit,” ujar Stefanus.

Menurut dia, metode ini memungkinkan pasien di wilayah terpencil mendapatkan penanganan setara rumah sakit rujukan utama tanpa perlu perjalanan panjang. Fasilitas material di RSUPP Betun akan disetarakan dengan standar RSUP Ngoerah, sementara tim pakar akan rutin turun langsung ke Malaka untuk pemeriksaan dan pengawasan penanganan.

“Fasilitas material kami usahakan setara dengan rumah sakit pengampu. Tim ahli siap bergerak ke Malaka, memberikan pelayanan, memantau tindak lanjut, dan melaporkannya secara berkala. Inilah inti dari rujukan modern,” jelasnya.

Direktur Utama RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar, dr. I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma, S.Kp., M.Kes., menyatakan penandatanganan MoU kali ini sejalan dengan amanah Kementerian Kesehatan. Selain bertugas menyediakan layanan kesehatan unggul di kawasan Asia Pasifik, rumah sakit tersebut juga mendapat mandat menjalankan fungsi pengampunan.

“Pengampuan adalah strategi nasional untuk pemerataan akses kesehatan. Melalui MoU ini, kami berkomitmen mendampingi RSUPP Betun agar mampu menyelenggarakan pelayanan onkologi yang berkualitas,” kata Sukadarma.

Ia juga mengapresiasi antusiasme Pemkab Malaka yang merespons cepat program tersebut.

Pasca prosesi penandatanganan, delegasi Pemkab Malaka beserta jajaran RSUD Betun melakukan tinjauan lapangan (field visit) ke Unit Oncology Center dan Gedung Cytotoxic RSUP Ngoerah. Kunjungan teknis ini menjadi langkah awal persiapan pembangunan infrastruktur serupa di RSUPP Betun yang ditargetkan selesai pada tahun ini.***

Artikel Penandatanganan MoU Sukses Dilakukan, RSUPP Betun Jadi Mitra Pendampingan RSUP Ngoerah pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Kegiatan diawali dengan misa bersama yang dipimpin oleh Romo Sintus, Pastor Paroki Bolan, di gedung Sekolah Dasar Impres (SDI) Laenau. Di hadapan para petugas kesehatan dan warga, Yohanes mengaku tidak menyangka desanya akan dikunjungi dan dilayani dengan sebaik ini.

“Saya merasa senang dan bersyukur sekali. Hari ini masyarakat kami mendapatkan kunjungan istimewa dari RSUPP Betun, membawa layanan kesehatan lengkap sekaligus bantuan untuk warga. Ada pemeriksaan dokter umum, kesehatan ibu hamil, THT, gigi, bahkan tindakan bedah minor. Sungguh luar biasa, hal seperti ini tidak kami duga sebelumnya,” ujar Yohanes dengan nada gembira.

Ia menceritakan, dua minggu lalu wilayahnya diterjang banjir yang datang dari daerah Benenai akibat hujan deras. Banjir itu melanda tiga dusun dan meluap melewati ujung tanggul, sehingga membuat warga mengalami berbagai kesulitan. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan kali ini terasa sangat tepat waktu dan sangat dibutuhkan.

“Selain layanan kesehatan, RSUPP Betun juga menyerahkan bantuan wadah penyimpanan air bersih (fiber plastik). Ini sangat berharga bagi kami. Nanti kami tempatkan di fasilitas umum, supaya seluruh warga bisa mengambil dan memanfaatkannya bersama-sama,” jelasnya.

Bagi Yohanes, kehadiran pihak rumah sakit bukan hanya memberikan solusi kesehatan dan kebutuhan pokok, tapi juga memberi semangat dan rasa diperhatikan bagi seluruh warga desa. Ia pun menyampaikan harapan agar kegiatan baik ini tidak berhenti di sini saja.

“Harapan saya, mudah-mudahan bakti sosial seperti ini bisa terus berlanjut. Keberadaannya benar-benar membawa berkah dan membuat masyarakat merasa diperhatikan dan senang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan staf RSUPP Betun atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada kami,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUPP Betun, dr. Oktelin Kurniawati Kaswadie, FISQua, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian seluruh staf rumah sakit, yang biasanya dilaksanakan pada momen Paskah dan Natal.

“Tahun lalu kami hanya merayakan di lingkungan rumah sakit saja, tapi tahun ini kami ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Melihat kondisi Malaka yang sedang dilanda banjir, kami memutuskan mengubah perayaan ini menjadi bakti sosial, sebagai bentuk berbagi dengan sesama yang sedang kesusahan,” jelasnya.

Berbagai layanan dan bantuan disiapkan, antara lain pengobatan gratis, pembagian sembako untuk 218 kepala keluarga terdampak, bingkisan untuk anak-anak, hingga kegiatan donor darah. Semua dibiayai dari dana mandiri yang dikumpulkan seluruh staf dengan cara menyisihkan sebagian pendapatannya setiap bulan.

“Kami ingin keberadaan RSUPP Betun benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Meski datang melayani di sini, pelayanan di rumah sakit tetap berjalan lancar karena kami membagi tugas tenaga medis,” tambah dr. Oktelin.

Ia juga menyampaikan harapan agar kegiatan baik ini bisa terus berlanjut, sebagai bentuk pengabdian rumah sakit kepada masyarakat Kabupaten Malaka.***

Artikel Kepala Desa Forekmodok Apresiasi Kehadiran RSUPP Betun yang Tepat Waktu Pasca Musibah Banjir pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, M.PH. (SBS), didampingi Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS), yang ditandai dengan pemukulan gong. Turut hadir dalam pembukaan tersebut jajaran pimpinan DPRD Malaka serta Kepala Perangkat Daerah.

Direktur RSUPP Betun, dr. Oktelin Kurniawati Kaswadie, FISQua, menjelaskan bahwa agenda bertajuk “RSUPP Update” ini merupakan kegiatan ilmiah kedua yang dilaksanakan setelah sukses digelar pertama kali pada tahun 2018.

Ia menekankan bahwa kegiatan ini menjadi wadah bagi 18 dokter spesialis yang dimiliki RSUPP Betun untuk berbagi ilmu terbaru kepada para nakes.

“Pada hari pertama, kami fokus pada teori melalui simposium, di mana para dokter spesialis memberikan penguatan ilmu-ilmu medis terbaru. Pesertanya tidak hanya dari Kabupaten Malaka, tetapi juga terbuka untuk umum, termasuk rekan-rekan nakes dari Kabupaten Belu, TTU, hingga Kota Kupang,” ujar dr. Oktelin di sela-sela kegiatan.

Artikel Tingkatkan Kompetensi, 18 Dokter Spesialis RSUPP Betun Bagikan Ilmu Medis Terbaru pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Laurens Bere, Plh. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 35 unit traktor roda empat yang siap dioperasikan, terdiri dari 25 unit pengadaan baru dan 10 unit hasil perbaikan.

Namun, Laurens menekankan bahwa operasional traktor saat ini wajib mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat. “Saat ini traktor masih dalam masa pemeliharaan dan belum diizinkan keluar ke lapangan karena kondisi tanah yang berat dan lengket akibat musim hujan. Jika dipaksakan, risiko kerusakan akan tinggi,” ujar Laurens saat meninjau perbaikan alat di kantor dinas, Rabu (6/5/26).

Pengolahan lahan secara serentak dijadwalkan akan dimulai pada Juli hingga Desember 2026 dengan target luas mencapai 3.000 hektare.

Artikel Pemkab Malaka Siagakan 35 Unit Traktor dan Ekskavator Olah Lahan di Wilayah Pegunungan pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

BIDIKNUSATENGGARA.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka melalui Dinas Sosial menggelar kegiatan pembekalan bagi 432 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu teknis. Para petugas ini diterjunkan khusus untuk melakukan pendataan menyeluruh terkait jumlah penduduk, warga fakir miskin, pelanggan listrik, kepemilikan kendaraan bermotor, hingga identifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh wilayah Kabupaten Malaka.

Pelaksana Harian (PIh) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka, Stanis Klau Seran, menjelaskan pentingnya pembekalan ini agar para petugas memiliki pemahaman yang seragam di lapangan. “Kami memberikan pembekalan kepada petugas PPPK Paruh Waktu untuk melakukan pendataan jumlah penduduk, validasi data fakir miskin, serta pendataan aset termasuk rumah tidak layak huni,” ujarnya saat memberikan keterangan. Rabu, (6/5/26).

Dalam proses klasifikasi kemiskinan, Stanis menekankan bahwa penentuan status sosial ekonomi warga tidak dilakukan secara subjektif. Terdapat sedikitnya 41 kriteria teknis yang harus dipenuhi untuk mengategorikan seseorang sebagai fakir miskin. “Nanti semua data ini diinput ke sistem, baru kita bisa mengetahui secara objektif siapa yang masuk dalam kategori fakir miskin atau tidak. Kami ingin memastikan apakah data yang ada saat ini betul-betul valid atau perlu diperbaharui,” tambah Stanis.

Artikel Perkuat Akurasi Data, Pemkab Malaka Bekali 432 PPPK Paruh Waktu untuk Pendataan Lapangan pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Dalam paparannya, Dr. Ajiz mengungkapkan adanya temuan klaim jumlah pemangku adat yang meragukan berdasarkan hasil penelitian awal dan Focus Group Discussion (FGD). Fenomena munculnya banyak pihak yang mengaku sebagai Nain atau Fukun tanpa standarisasi yang jelas dinilai berisiko mengaburkan struktur asli masyarakat adat.

“Sebuah kebijakan sebaiknya didahului dengan kajian yang mendalam. Data harus diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu sebelum disodorkan untuk dilegalkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati,” tegas Dr. Ajiz.

Ia menekankan bahwa legalitas lembaga adat tidak boleh lahir dari data yang prematur, melainkan harus berpijak pada fakta sosiologis yang teruji.

Untuk memurnikan struktur tersebut, Dr. Ajiz mengusulkan mekanisme penyaringan dari atas ke bawah (top-down filtering). Dalam skema ini, para Loro bertugas menyaring Nain, sementara para Nain memverifikasi para Fukun. Langkah ini dianggap paling efektif karena pemangku otoritas tertinggi di tingkat adatlah yang paling memahami keabsahan, tugas, dan fungsi para bawahannya.

Artikel Dr. Ajiz Djaha Soroti Kerancuan Data Pemangku Adat di Kabupaten Malaka pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS), menekankan pentingnya perencanaan tahun 2026 yang berlandaskan pada perbaikan kekurangan yang dihadapi pada tahun 2025.

“Semua kekurangan tahun 2025 harus kita perbaiki. Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama di tahun 2026,” tegas Bupati Stefanus saat memberikan arahan dalam forum konsolidasi evaluasi dan penguatan program kesehatan di Aula Kantor Bupati Malaka, Selasa (28/4/26).

Dalam kerangka perencanaan baru ini, Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun dan 20 Puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan akan berperan sebagai tulang punggung layanan kesehatan daerah. Bupati menginstruksikan penguatan pada layanan kesehatan primer ini untuk memastikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka juga didorong untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Artikel Bupati Malaka Instruksikan Penguatan RSUPP Betun dan 20 Puskesmas di 12 Kecamatan Demi Layanan Kesehatan Merata pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.