Ia mengungkapkan, dalam rapat koordinasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah yang digelar di Sentul pada 2 Februari 2026, Presiden memberikan peringatan keras terkait penanganan sampah yang harus ditindaklanjuti hingga ke daerah.
“Presiden sudah menegaskan secara serius soal perang melawan sampah. Ini bukan sekadar imbauan, tetapi perintah yang harus dijalankan sampai ke tingkat desa,” ujarnya.
Dalam arahannya, Bupati SBS bahkan menegaskan sanksi tegas bagi pemerintah desa yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Ia menyebut, desa yang terbukti tidak menjaga kebersihan dapat dikenakan pemberhentian sementara.
“Kalau desa kotor, bisa diberhentikan sementara selama tiga bulan. Belukar harus dibersihkan dan sampah plastik tidak boleh dibuang sembarangan,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti bahwa arahan Presiden tersebut disampaikan dalam forum strategis yang dihadiri para pejabat tinggi negara, mulai dari menteri, pimpinan TNI/Polri, hingga kepala daerah se-Indonesia, sehingga implementasinya harus menjadi perhatian serius di semua level pemerintahan.
Dengan penegasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malaka berharap gerakan kebersihan tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi budaya kolektif masyarakat, sekaligus bagian dari kontribusi daerah dalam menyukseskan agenda nasional pengelolaan lingkungan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
