3. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 oleh Rooy John Salamony (Ditjen Bina Keuda Kemendagri RI).
4. Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2017 yang diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023 oleh Rooy John Salamony (Ditjen Bina Keuda Kemendagri RI).
Sesi diskusi praktis juga menjadi bagian penting untuk memperkaya wawasan dan pertukaran pengalaman antar anggota Dewan. Diharapkan, Bimtek ini dapat menghasilkan pemahaman bersama yang akan memperlancar komunikasi dan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, sehingga semua kebijakan yang dihasilkan selaras dan mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka.**
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
