TimorMedia.Com – Wakil Ketua Organisasi Masyarakat Perkumpulan Penjaga Perdamaian dan Keadilan (Perpenda) Kabupaten Malaka, Zarus Manafe, menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh organisasi masyarakat (ormas) di wilayah tersebut.
Ia meminta agar setiap aksi atau demonstrasi yang dilakukan dilandasi oleh data yang valid dan murni berasal dari aspirasi masyarakat, bukan karena tekanan atau kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Kita tidak boleh bermental preman, apalagi sampai memeras pejabat dengan dalih aksi. Aksi yang baik harus membawa kebenaran, bukan kepentingan,” tegas Zarus kepada media, Minggu (6/4/2025).
Zarus mengingatkan bahwa, Ormas tidak boleh menjadi alat provokasi yang memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat di Malaka. Ia menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah situasi pemerintahan Kabupaten Malaka yang masih tergolong baru.
Tokoh pemuda yang dikenal aktif menggelar hiburan publik di pusat kota Betun ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas sosial dan mendukung jalannya roda pemerintahan.
“Jika ormas ingin dipercaya, maka mereka harus bersikap adil, profesional, dan bertanggung jawab. Jangan hanya bergerak demi kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zarus menjelaskan bahwa Perpenda merupakan wadah anak muda yang mencintai kedamaian dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Organisasi ini hadir untuk membela kepentingan masyarakat umum, khususnya di Kabupaten Malaka.
“Kami mengajak semua pihak untuk turut serta mengawal pemerintahan baru ini agar bisa membawa kemajuan nyata bagi masyarakat Malaka,” pungkasnya.*
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
