“Sampai saat ini, belum ada temuan audit dari instansi berwenang, belum ada laporan resmi yang diterima, dan belum ada pemeriksaan teknis yang membuktikan adanya penyimpangan anggaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti narasi yang menyebutkan pihak APH diminta menelusuri anggaran, padahal dalam isi berita tidak ada pihak resmi maupun tokoh masyarakat yang secara spesifik menyampaikan permintaan tersebut. Narasi tersebut seolah membangun desakan yang sebenarnya belum ada, padahal yang terjadi hanyalah permintaan keterbukaan informasi dari masyarakat.
“Mempertanyakan rincian anggaran adalah hal yang wajar dan sah dilakukan oleh masyarakat. Namun, mencampuradukkan permintaan informasi publik dengan dugaan penyimpangan dan langsung melompat ke narasi ‘diduga markup’ tanpa dasar yang jelas adalah pembingkaian yang menyesatkan dan tidak profesional,” jelasnya.
Pesan yang disampaikan dr. Oktelin kepada seluruh rekan wartawan adalah agar tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas jurnalistik.
“Wartawan tidak boleh melemparkan tuduhan serius seperti ‘markup’ hanya karena ada pertanyaan masyarakat. Wartawan tetap wajib menyertakan siapa yang menduga, apa buktinya, dan sudah dilaporkan ke mana. Tanpa itu, berita ini adalah asumsi yang disajikan untuk menyesatkan masyarakat,” pesannya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












