Ia juga menegaskan, tambahan alokasi fiskal yang diperjuangkan harus disertai dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, agar setiap rupiah yang diterima dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Mewakili Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, memaparkan berbagai data dan fakta terkait kondisi keuangan daerah, mencakup aspek pendapatan maupun pengeluaran. Ia menegaskan Kemendagri akan terus memperkuat pembinaan sekaligus pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi pengelolaan APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah, hingga aspek pembiayaan.
Selain itu, peningkatan kualitas siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, akan terus menjadi fokus utama pemerintah pusat.
Seminar nasional ini juga dihadiri oleh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, serta Kementerian Sosial. Turut hadir pula sejumlah kepala daerah se-NTT, yaitu Bupati Sabu Raijua, Bupati Rote Ndao, Bupati Sumba Timur, Bupati TTU, Bupati Sumba Barat Daya, Bupati Manggarai Timur, Wakil Bupati Ende, serta beberapa Wakil Bupati lainnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












