Menurutnya, keputusan ini telah mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan bagi banyak keluarga, yang sebelumnya bergantung pada pekerjaan tersebut.
“Dulu di jaman SBS, perputaran uang di kabupaten malaka sangat besar karena dari 3.388 orang tersebut. Misalkan satu desa ada 30 orang Teko, maka uang yang berputar di desa tersebut mencapai 40 juta,” jelas Ady.
Ia menyatakan bahwa ini mencerminkan pengabaian terhadap harkat dan martabat masyarakat, di mana 3.388 orang tersebut adalah putra-putri Rai Malaka.
Ady Tey Seran juga membandingkan kondisi ekonomi saat kepemimpinan sebelumnya, khususnya masa SBS, dengan situasi kestabilan ekonomi saat ini. Ia mengungkapkan bahwa pada masa SBS, perputaran uang di masyarakat jauh lebih baik, bahkan bisa mendukung keluarga janda seperti ibunya yang memiliki kebun.
“Dulu masih jaman SBS, mama saya yang statusnya janda tapi ada kebun. Uang minimal selalu ada karena bisa jual hasil kebun,” kata Ady.
Ady Tey Seran menjelaskan bahwa banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk hasil pertanian seperti jagung, kacang dan padi. Menurunnya hasil panen berdampak langsung pada peredaran uang di masyarakat, memperburuk situasi ekonomi.
Ady mencatat, ketidakmampuan masyarakat untuk menjual hasil pertanian mencerminkan kondisi yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemimpin yang akan datang. **(Ferdy Bria)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












