TimorMedia.Com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Maria Fatima Seuk Kain, bersama anggota komisi melakukan inspeksi lapangan terhadap proyek pembangunan septic tank yang mangkrak di dua desa di Kecamatan Wewiku, yakni Desa Biris dan Desa Weulun, pada Jumat, 11 April 2025.
Dari hasil monitoring, ditemukan bahwa di Desa Weulun terdapat 70 unit septic tank, namun sebanyak 23 unit belum rampung 100 persen.
Sementara di Desa Biris, dari total 80 unit, 49 unit belum selesai, dan 4 unit lainnya baru memulai pembangunan.
“Kami temukan banyak pekerjaan belum selesai. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Bidang Cipta Karya, kepala desa, dan ketua KSM. Kami minta agar semua unit yang belum rampung segera diselesaikan dalam waktu dekat,” tegas Maria Fatima yang akrab disapa Meri Kain.
Komisi III DPRD Malaka menyebutkan bahwa pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) telah menyatakan kesiapan mereka untuk menyelesaikan pembangunan septic tank tersebut setelah libur Paskah.
“Setelah Paskah, kami akan turun kembali untuk memastikan apakah pekerjaan benar-benar telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Jika tidak, kami akan memberikan sanksi kepada KSM dan kepala desa,” lanjut Meri Kain.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi III DPRD Malaka tidak akan segan merekomendasikan proses hukum jika proyek tersebut tetap tidak kunjung diselesaikan.
“Kalau sampai batas waktu yang sudah disepakati tidak juga rampung, kami akan ajukan rekomendasi ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti. Ini bentuk ketegasan kami agar tidak ada pembiaran,” tegasnya.
Kegiatan monitoring ini merupakan bentuk pengawasan langsung DPRD Malaka terhadap proyek-proyek pemerintah agar berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran, demi kepentingan masyarakat Malaka.*
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Bidiknusatenggara.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
