Maria Fatima Lesek, akrab disapa Ima Lesek, yang bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun, secara tegas menepis segala isu yang berkembang. Ia menegaskan tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan tidak memiliki bukti yang kuat dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Dikutip dari KabarNTT.com, Ima menyatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan istimewa apa pun dengan Dedy, pria yang dituduhkan memiliki hubungan gelap dengannya oleh istrinya, Yuni.

“Jujur saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Dedy. Kami hanya sekadar kenal karena bertetangga. Selebihnya tidak ada hubungan lain yang melampaui batas wajar,” ujar Ima saat ditemui di kediamannya pada Rabu, (10/6).

Menurutnya, berkomunikasi dengan sesama tetangga adalah hal yang wajar dan tidak seharusnya ditafsirkan secara negatif.

Artikel Awalnya Dikira Selingkuh, Ini Penjelasan Sebenarnya Keberadaan Dedy di Rumah Ima Lesek pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Penyebab utamanya adalah belum rampungnya proposal bisnis dari masing-masing koperasi penerima.

Hal tersebut disampaikan Ferry usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta Pusat, Senin (27/10).

“Proposalnya. Jadi tadi juga sudah kita bahas berapa yang akan digunakan untuk investasi dan berapa yang akan dipakai untuk modal kerja,” ujar Ferry kepada wartawan.

Menurut Ferry, jumlah koperasi yang sudah mendapatkan pencairan dana belum banyak. Salah satu faktornya adalah adanya perubahan regulasi di Kementerian Keuangan.

Pemerintah tengah menyiapkan peraturan baru untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang kini telah dibatalkan.

“Jumlahnya belum terlalu banyak karena kemarin ada PMK yang harus kita batalkan. Sekarang sudah ada keputusan baru dari Menteri Keuangan yang akan menjadi pedoman bagi Himbara untuk pencairan. Tapi agar bankable dan visible, pembuatan proposalnya harus didampingi,” jelas Ferry.

Ferry juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Presiden berharap koperasi dapat beroperasi secara ideal dan profesional.

“Harapan Presiden, aktivitas koperasi ini bisa mendekati ideal. Misalnya, punya gudang berstandar ukuran 20 x 30 meter, memiliki gerai, hingga kendaraan operasional,” kata Ferry.

Koperasi Desa Merah Putih diberikan akses pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi melalui Himbara.

Ferry menargetkan seluruh koperasi dapat mengajukan pinjaman hingga akhir tahun 2025.

“Plafonnya Rp3 miliar untuk 1.000 koperasi desa. Seperti disampaikan Pak Dony (COO Danantara), ada sekitar Rp1 triliun yang hari ini sudah bisa dicairkan dan akan terus berlanjut,” ungkapnya.***

Artikel Dana Koperasi Desa Merah Putih Belum Cair, Ternyata Ini Kendalanya! pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Dalam pengumuman resminya, Kemenkop menyiapkan 1.104 formasi PMO yang akan ditempatkan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Setiap daerah akan mendapatkan dua orang tenaga pendamping untuk memastikan program KDKMP berjalan sesuai target.

Syarat dan Kualifikasi Pelamar

Calon pelamar lowongan kerja Kemenkop 2025 wajib memenuhi beberapa kualifikasi berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI), usia maksimal 60 tahun
• Pendidikan minimal S1 semua jurusan
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak sedang terikat kontrak dengan instansi lain
• Bersedia bekerja penuh waktu selama tiga bulan
• Pengalaman di bidang koperasi, UMKM, atau pemberdayaan masyarakat menjadi nilai tambah
• Mampu mengoperasikan Microsoft Office

Dokumen yang Harus Disiapkan

Pelamar diwajibkan mengunggah sejumlah dokumen pendukung, antara lain:

• Surat lamaran dan Curriculum Vitae (CV)
• Fotokopi ijazah dan transkrip nilai
• KTP dan Kartu Keluarga (KK)
• Pas foto ukuran 4×6
• Surat keterangan sehat
• Surat pernyataan bermeterai
• Sertifikat pelatihan atau pengalaman pendampingan (jika ada)

Jadwal Rekrutmen PMO Kemenkop 2025

• Pengumuman resmi: 8 September 2025
• Pendaftaran online: 9–13 September 2025
• Seleksi administrasi: 14 September 2025
• Tes tulis: 15–17 September 2025
• Pengumuman hasil tes tulis: 18 September 2025
• Tes wawancara: 20–24 September 2025
• Pengumuman hasil akhir: 26 September 2025
• Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi kop.go.id.

Kemenkop menegaskan bahwa rekrutmen ini gratis alias tidak dipungut biaya dan hasil seleksi hanya diumumkan lewat kanal resmi kementerian.

Peluang Karier di Bidang Koperasi dan UMKM

Program KDKMP merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa maupun kelurahan.

Kehadiran 1.104 PMO di seluruh Indonesia diharapkan mampu mempercepat penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Rekrutmen ini menjadi kesempatan emas bagi lulusan S1 yang ingin berkontribusi langsung dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui koperasi dan UMKM.***

Artikel Mau Jadi Pendamping Koperasi Desa? Kemenkop Buka 1.104 Formasi PMO Tahun 2025 pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Menteri Desa dan PDTT, Yandri Susanto, menyampaikan bahwa skema ini bertujuan memperkuat pembiayaan koperasi desa berbasis potensi lokal tanpa mengganggu penggunaan Dana Desa secara keseluruhan.

“Dana Desa yang ada itu maksimal hanya boleh menjadi jaminan 30 persen saja. Misalnya, kalau total Dana Desa Rp500 juta, maka maksimal jaminan untuk koperasi hanya Rp150 juta,” ujar Yandri di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Diatur dalam Permendes dan PMK

Pengaturan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang saat ini tengah disusun. Permendes itu akan mengacu pada Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, yang menjadi dasar hukum mekanisme pinjaman untuk Kopdes Merah Putih.

Permendes ini juga akan mengatur tata cara pengajuan pembiayaan, mulai dari penyusunan proposal bisnis koperasi, pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdesus), hingga persetujuan dari kepala desa dan ketua koperasi.

Proses Disetujui Bersama dan Tidak Uang Tunai

Proposal bisnis koperasi nantinya akan dibahas bersama unsur desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan pengurus koperasi sebelum diajukan ke bank milik negara (Himbara) untuk proses pembiayaan.

Pinjaman juga tidak diberikan dalam bentuk uang tunai langsung ke koperasi. Menurut Yandri, dana akan disalurkan dalam bentuk barang melalui mitra usaha resmi.

“Koperasi tidak menerima uang cash. Misalnya mau bisnis pupuk, uangnya langsung dibayarkan ke Pupuk Indonesia. Lalu Pupuk Indonesia yang kirim barang ke koperasi,” jelasnya.

Cair Bertahap dan Harus Sesuai Model BUMN

Selain itu, pencairan pinjaman dilakukan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan bulanan koperasi.

Desain bisnis yang diajukan pun harus mengikuti model usaha yang telah dirancang oleh Kementerian BUMN bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin kelayakan usaha dan meningkatkan dampak ekonomi yang nyata di tingkat desa.***

Artikel Dana Desa Bisa Jadi Jaminan Koperasi Merah Putih, Maksimal 30 Persen: Ini Penjelasan Lengkapnya pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Hal ini disampaikan dalam upaya mendorong koperasi desa sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Pengurus koperasi dinilai memiliki peran vital dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan unit usaha berbasis potensi desa.

Pentingnya Pemahaman Prinsip Koperasi

Pengurus koperasi dituntut memahami prinsip-prinsip dasar koperasi, seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang adil, serta asas swadaya.

Tak hanya itu, pengurus juga wajib menguasai regulasi terkait, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Undang-Undang Perkoperasian.

Sebagai pengelolah, Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengurus harus benar-benar memahami nilai dan prinsip dasar perkoperasian.

Penguatan Manajemen Organisasi dan Keuangan

Aspek manajerial juga menjadi fokus utama. Pengurus perlu menyusun rencana kerja tahunan yang terukur, mengelola keuangan koperasi secara transparan, dan mencatat seluruh transaksi sesuai standar akuntansi koperasi.

Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) juga tak kalah penting. Pengurus harus dapat merekrut, melatih, dan mengembangkan potensi anggota dan karyawan koperasi. Risiko-risiko usaha pun harus dipetakan dan dikelola dengan baik.

Good Corporate Governance Jadi Pilar Kepercayaan Anggota

Dalam menjalankan koperasi, pengurus dituntut menerapkan prinsip good corporate governance, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pengambilan keputusan koperasi harus terbuka dan melibatkan anggota secara aktif.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan anggota bisa hilang. Koperasi harus dikelola layaknya badan usaha profesional, tapi tetap berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan.

Dorong Pengembangan Usaha Sesuai Potensi Desa

Pengurus koperasi juga diimbau untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, kerajinan, hingga pariwisata desa. Diversifikasi usaha perlu dilakukan agar koperasi tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja.

Tak kalah penting, inovasi menjadi kunci keberhasilan koperasi di era digital. Pengurus diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dalam pemasaran, pengelolaan data, hingga sistem informasi keuangan koperasi.

Pemberdayaan Anggota Jadi Kunci Koperasi Berkelanjutan

Koperasi tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif anggota. Untuk itu, pengurus harus aktif melakukan pendidikan perkoperasian, memberikan pelatihan, serta membangun komunikasi dua arah yang baik dengan anggota.

Melalui pemberdayaan yang tepat, anggota koperasi tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan usaha.

Menuju Koperasi Mandiri dan Profesional

Dengan penguatan kapasitas pengurus dalam hal manajemen, keuangan, tata kelola, dan pengembangan usaha, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu tumbuh sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mandiri, berdaya saing, dan berperan nyata dalam pembangunan desa.***

Artikel Pengurus Koperasi Wajib Tahu 5 Pilar Sukses Koperasi Desa! Simak Selengkapnya pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.