“Kami ingin memastikan bahwa jika pada tanggal 27 November 2024 mendatang, masyarakat Kabupaten Malaka mempercayakan suara mereka kepada kami, kami akan bekerja keras untuk mengelola daerah ini dengan baik dan bijaksana,” ucap SBS saat melakukan kampanye terbatas di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, pada Jumat, (8/11/24).

Dalam kesempatan tersebut, SBS mengutarakan, dirinya bersama HMS tidak mengumbar janji-janji yang bombastis kepada publik yang pada akhirnya tagihan yang tak berujung.

“Pada dasarnya kami tidak mengumbar janji-janji yang muluk kepada masyarakat tapi kami menawarkan lima program prioritas sebagai pilar utama untuk membangun daerah ini ke arah yang lebih efektif dan efisien,” jelas SBS yang berprofesi sebagai dokter senior di Provinsi NTT.

Dia menjelaskan lima program prioritas tersebut sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian: Mendorong pengolahan lahan masyarakat dengan penggunaan traktor modern yang disediakan pemerintah. SBS berkomitmen untuk memastikan biaya operasional ditanggung penuh oleh pemerintah, sehingga petani dapat melakukan aktivitas tanpa dibebani biaya tambahan.

Artikel Tidak Umbar Janji, SBS-HMS Siapkan 5 Program Prioritas pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Di hadapan massa kampanye SBS-HMS di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, pada Jumat, (8/11/24), Akeu Lay menyatakan sikapnya dengan tegas untuk melawan SN dan KT yang menurutnya telah berkhianat terhadap janji politik mereka saat kampanye pilkada 2020 lalu.

Dengan semangat yang membara dan suara lantang, ia menegaskan alasannya untuk melawan mereka. “Karena orang-orang itu tipu masyarakat kecil.” demikian pernyataannya di hadapan SBS-HMS dan ribuan massa pendukung yang menyaksikan momen tersebut dengan penuh antusias.

Kemarahan Akeu Lay bukanlah tanpa dasar. Dia dan massa pendukung SNKT selama ini merasa dikhianati. “Kami dibohong, kami ditipu. Kali ini saya siap lawan mereka,” tegasnya.

Akeu Lay mengenang masa lalu ketika ia adalah salah satu Kordes SNKT Desa Harekakae pada pilkada 2020. Dia berjuang hingga SNKT menang telak di Desa Harekakae. Namun, saat ini ia beralih dukungan dan siap mendukung paket SBS-HMS. “Saya yakin SBS dan HMS adalah orang-orang yang berkomitmen dan tidak suka memberi janji palsu. Dulu saya memenangi SNKT di Harekakae, tapi hari ini saya kembali ke bapak SBS dan HMS yang lebih terbaik untuk membangun masyarakat Malaka,” tegasnya, dengan nada keyakinan yang kuat.

Artikel Dimana-mana Rakyat Geram! Kali ini Bukan Kartu SNKT Yang Dibuang Tapi Dokumen Penting pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Deklarasi digelar di rumah Benyamin Kore di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, pada Selasa, (14/5/24) tepat pukul 14:20 Wita.

Sekretaris Tim pemenangan SBS Desa Kamanasa yang dulunya ring satu SN-KT mengatakan, deklarasi tersebut bertujuan untuk memajukan dan memenangkan SBS pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

Ia mengatakan, tim relawan ini dibentuk untuk menjadi wadah bagi kaum bawah yang merasakan Kabupaten Malaka tidak ada perubahan. Selain itu ia membandingkan kepemimpinan SN-KT dan kepemimpinan SBS ternyata kepemimpinan SBS masih lebih baik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Malaka.

“Kalau dulu belum ada pembanding terhadap SBS tapi pada hari ini sudah ada pembanding dan jelas…Kita bisa membandingkan antara kepemimpinan SBS dan kepemimpinan SN-KT, kami merasa bahwa kepemimpinan SBS masih lebih baik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat malaka saat ini,” ujar Lucianus Tedy.

Ketika ditanya dalam konteks apa, apakah terkait program? “Dalam bidang pertanian, kami minta untuk kembalikan seperti dulu. Kembangkan dan tingkatkan. Kemudian pelayanan Kesehatan ditingkatkan. Dua program ini yang kami rasa dalam kepemimpinan SN-KT kurang,” bebernya.

Artikel Ring Satu SN-KT Desa Kamanasa Deklarasi Untuk Kemenangan SBS pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, Decky A.S.Nitbani,S.H, M.H sekaligus pembawa materi program tersebut didampingi Panitera, Yesephus M.Lakapu,S.H, Sekretaris, Marthen Dima,S.Pi, Panmud Perdata Yoppy O.D Nesimnasi,S.H, Jurusita, Junita Timungtang, S.H dan Kasubag PTIP, Sesep Riki Barus,S.E.

Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Decky A.S.Nitbani,S.H, M.H menjelaskan, kegiatan ini bagian dari memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Hakim Masuk Desa sebagai wujud program dan inovasi PN Atambua dalam layanan hukum kepada masyarakat.

Dikatakan, Hakim Masuk Desa sebagai inovasi PN Atambua dalam layanan hukum kepada masyarakat. “Memberi edukasi dari sisi layanan, apa yang menjadi isi layanan dan kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari layanan,” kata Decky.

Menurutnya, Program Hakim Masuk Desa ini akan memudahkan mereka (red, pencari keadilan untuk mendapatkan hak-haknya yang diatur undang-undang. Seperti dalam perkara Prodeo, Mahkamah Agung memberikan insentif bagi orang-orang yang tidak mampu dengan syarat yang ditentukan dalam layanan. Dan juga Posbakum (pos bantuan hukum), edukasi hukum dan kebenaran diperoleh tanpa berbayar.

Artikel Pengadilan Negeri Atambua Giat Edukasi Hukum Kepada Warga Kamanasam pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Hal tersebut dinilai ketika kebijakan Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak mengeluarkan surat pemberitahuan pembatalan pembukaan kotak suara. Padahal, pada tanggal 29 Januari 2023 lalu telah disepakati bersama Ketua BPD, Ketua Panitia, Keempat Cakades dan saksi mandat masing-masing cakades bersama sejumlah masyarakat Desa Kamanasa bahwa kotak suara akan dibuka kembali dalam rangka klarifikasi daftar hadir C6 dan surat suara.

Kemudian, pada hari ini, Rabu, (01/02/23) pukul 17.00 Wita, Dinas PMD mengeluarkan surat pemberitahuan dengan nomor surat: PMD.714/II/2023.

Berikut isi surat yang dikeluarkan PMD Kabupaten Malaka:

1. Berdasarkan hasil konsultasi dengan kepolisian pada tanggal 30 Januari 2023 tentang hal membuka kotak suara dimaksud, dilarang oleh Undangan-Undang, kecuali kotak suara tersebut dibuka di pengadilan untuk membuktikan suara perkara pidana pemilu.

2. Kotak suara tersebut sudah menjadi Dokumen Negara, maka apabila ada pihak yang menghendaki untuk membuka kotak tersebut harus atas perintah pengadilan untuk menyita kotak suara tersebut sebagai barang bukti.

Artikel Kadis PMD Kabupaten Malaka Diduga Beri Janji Palsu Buka Kotak Suara pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Namun, rapat klarifikasi yang dikeluarkan BPBD melalui Nomor Surat: 01/BPD/Dd.Kms/I/2023, Ketua Panitia bersama 9 orang anggota lainnya tidak menghadiri rapat tersebut.

Pasalnya, musyawarah yang dilaksanakan pada Rabu, (24/01/23) lalu di aula Kantor Bupati Malaka bersama panitia kabupaten temui kata mufakat yaitu pihak panitia Kabupaten melimpahkan kembali pengaduan tersebut kepada pihak BPD bersama Panitia Penyelenggara Desa untuk menyelesaikan dan menyepakati di tingkat Desa dalam kurun waktu Dua hari.

Sehingga, pada Minggu, (28/01/23) pihak BPD Kamanasa menindaklanjuti kembali hasil klarifikasi penyelesaian keberatan/pengaduan ke-Empat cakades tersebut dengan mengeluarkan surat undangan kepada pihak Panitia Penyelenggara Desa, Cakades dan Saksi Mandat untuk menghadiri rapat tersebut, namun Ketua Panitia bersama 9 anggota lainnya tidak mengindahkan undangan tersebut tanpa suatu alasan yang jelas. Padahal, dalam perihal undangan tersebut, BPD secara resmi mengundang panitia penyelenggara untuk menindak lanjuti hasil pengaduan terhadap persoalan pilkades kamanasa di Aula Kantor Bupati pekan lalu.

Artikel Ketua Panitia Tidak Hadir, Rapat Klarifikasi Sengketa Pilkades Kamanasa Tetap Jalan pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.