Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemerintah memilih menyalurkan bantuan dalam bentuk makanan siap saji di sekolah ketimbang uang tunai yang dikirim kepada orang tua siswa.

“Kita tidak menggunakan metode di mana uang dikirim ke orang tua, kemudian orang tua disuruh masak. Itu karena ada kekhawatiran bahwa uang ini tidak akan tepat guna,” ujar Dadan dalam diskusi Food Business Opportunity Zona Pangan di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Dadan menilai pembagian makanan bergizi langsung di sekolah jauh lebih efektif. Selain menjamin anak-anak menerima gizi seimbang setiap hari, sistem ini juga ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitar sekolah.

Menurutnya, satu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG menerima anggaran sekitar Rp10 miliar, dengan 85 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku dari produk pertanian lokal.

“Program ini juga membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan. Mereka kini bisa bekerja dan membantu mengurangi kemiskinan ekstrem di wilayah tempat SPPG beroperasi,” jelas Dadan.

Meski sempat muncul kasus keracunan makanan di beberapa daerah, Dadan memastikan Presiden Prabowo Subianto tetap memerintahkan agar program Makan Bergizi Gratis terus dijalankan.

“Pak Presiden tetap memerintahkan saya untuk melakukan percepatan karena banyak anak dan orang tua yang menantikan program ini,” ungkap Dadan.

Namun demikian, ia menegaskan pemerintah akan menghentikan sementara operasional SPPG yang terbukti bermasalah sampai ada perbaikan.

“Di luar perintah itu, saya tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” pungkasnya.***

Artikel Heboh Program Makan Bergizi Gratis, Tapi Kenapa Tak Diberikan Uang Tunai? Ini Jawaban Resminya pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Pasalnya, kasus keracunan makanan yang dialami peserta program kian meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap, mayoritas insiden terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

“Kasus ini rata-rata terjadi karena SOP tidak dijalankan dengan benar,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, BGN mencatat 75 kasus keracunan terkait program MBG.

Dari 6 Januari hingga 31 Juli tercatat 24 kasus, sementara periode 1 Agustus hingga 30 September 2025 melonjak menjadi 51 kasus.

Pulau Jawa menjadi daerah dengan kasus terbanyak, seiring bertambahnya jumlah dapur MBG di wilayah tersebut. Insiden pertama tercatat pada 14 Januari 2025, hanya delapan hari setelah program berjalan.

Kasus terbaru terjadi pada 30 September 2025, ketika 15 orang di SPPG Cihampelas Pasar Rebo dan 30 orang di Kadungora mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan MBG.

Menurut Dadan, pelanggaran SOP dapur MBG ditemukan di sejumlah titik, antara lain:

1. Pembelian bahan baku melebihi batas waktu yang ditentukan. Seharusnya maksimal H-2, namun ditemukan dapur yang membeli sejak H-4.

2. Proses memasak hingga distribusi melebihi 6 jam. Bahkan, ada dapur yang memasak pagi hari lalu baru membagikan makanan setelah 12 jam.

“Optimalnya memang 4 jam dari masak hingga distribusi. Namun ada yang masak jam 9 pagi, baru dibagikan malam hari. Ini jelas sangat berisiko,” jelasnya.

Sebagai langkah korektif, BGN akan menutup sementara dapur MBG yang terbukti melanggar SOP hingga seluruh prosedur diperbaiki.

“Kami berikan tindakan berupa penutupan sementara tanpa batas waktu sampai semua prosedur benar-benar diperbaiki,” tegas Dadan.***

Artikel Salah Kelola Dapur? BGN Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Keracunan Massal MBG pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.