Ketua DPRD NTT, Emilia J. Nomleni, menegaskan bahwa lembaga legislatif menyerahkan sepenuhnya proses evaluasi Pergub tersebut kepada Gubernur NTT.

“Keputusan ada di tangan Gubernur sesuai kewenangannya. DPRD menghormati dan mendukung langkah evaluasi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Nomleni dalam keterangan pers di Kupang, Selasa (9/9/2025).

Nomleni menjelaskan, dasar hukum kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 serta perubahan PP Nomor 1 Tahun 2023.

Aturan itu kemudian diturunkan melalui peraturan gubernur.

Berdasarkan regulasi tersebut dan hasil rapat lintas fraksi, DPRD NTT sepakat menyerahkan penuh kepada Gubernur untuk meninjau ulang Pergub

Menurut DPRD, evaluasi Pergub Tunjangan DPRD NTT harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, yakni:

• Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
• Aspirasi masyarakat,
• Kemampuan keuangan daerah, serta
• Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan langkah ini, DPRD berharap keputusan yang diambil Gubernur bisa menjawab keresahan publik sekaligus menjaga keseimbangan antara regulasi dan kondisi fiskal daerah.***

Artikel Tunjangan DPRD NTT Jadi Sorotan, Gubernur Diminta Lakukan Evaluasi pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.