Proyek ini mencakup beberapa desa di Kabupaten Malaka, namun hingga saat ini, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa pembangunan ini belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini adalah sebesar Rp. 5.071.472.873, yang melibatkan beberapa kontraktor dalam pelaksanaannya.

Ketiga kontraktor yang berperan dalam proyek ini adalah CV Sinar Geometry, CV Joan Abadi, dan CV Anugerah Mychael. Masing-masing kontraktor mengerjakan paket yang berbeda-beda, dengan total unit septic tank yang cukup signifikan.

Anggaran yang besar ini seharusnya mencerminkan kualitas dan fungsionalitas yang baik, tetapi kenyataannya di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

CV Sinar Geometry mengerjakan dua paket pekerjaan di Desa Wederok dan Desa Raimataus dengan total 312 unit septic tank. Sementara itu, CV Joan Abadi menangani dua paket di Kecamatan Rinhat, menghasilkan 176 unit. Kontraktor terakhir, CV Anugerah Mychael, mengerjakan satu paket di Desa Kereana dengan 120 unit septic tank.

Artikel Septic Tank di Desa Raimataos Ternyata Masih Bermasalah pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Anggaran sebesar 57,5 Miliyar Rupiah yang dikeluarkan seharusnya menjadi solusi bagi 3.118 keluarga untuk mendapat rumah layak huni. Namun, realisasi di lapangan justru memunculkan sejumlah problema, dari pendataan penerima bantuan, perencanaan, hingga pengawasan pelaksanaan, menimbulkan dugaan-dugaan mengenai praktik korupsi.

Seperti yang disuarakan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Henri Melki Simu, memperlihatkan adanya ketidakjelasan dan permasalahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek tersebut.

Tim monitoring proyek seharusnya berfungsi sebagai pengawas agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana. Namun, menurut Henri Melki Simu, kinerja tim ini justru dipertanyakan karena kurangnya laporan yang jelas mengenai progres proyek.

Tim yang melibatkan unsur pimpinan daerah ini dinilai hanya menerima honor tanpa memberikan hasil kerja yang maksimal. Akibatnya, tidak ada transparansi dan pertanggungjawaban yang dapat dipercaya mengenai realisasi proyek di lapangan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Henri Melki Simu pada tim media, Sabtu, (13/7/2024).

Kritik Henri Melki Simu tentang kerja senyap tim monitoring dan ketidakjelasan alokasi anggaran menjadi indikasi kuat adanya ketidakberesan. Dugaan kasus ini tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial tetapi juga merampas hak-hak korban bencana yang seharusnya mendapatkan tempat tinggal layak huni.

“Saya heran, tim monitor yang seharusnya mengawasi proyek itu supaya berjalan dengan baik kok kerjanya senyap. Ada apa? ,” tanya Henri Melki Simu.

Kata dia, semestinya proyek rumah bantuan ini menjadi harapan baru bagi korban Badai Seroja untuk memulai hidup dengan lebih baik. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Banyak dari mereka kini masih terkatung-katung tanpa kepastian, sementara proyek yang diharapkan membawa perubahan positif dalam hidup mereka terhenti tanpa kejelasan.

“Bantuan yang seharusnya untuk memulihkan kehidupan masyarakat dari bencana malah jadi begini. Banyak sekali keluhan masyarakat terhadap kita,” ucapnya.

Terakhir, seruan keras dari Henri Melki Simu kepada Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas kasus manajemen proyek rumah bantuan di Kabupaten Malaka menjadi penting.

Penyelidikan harus dilakukan secara mendalam dan serius untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. “Ini bukan hanya tentang membangun rumah, melainkan juga tentang membangun keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata dia

Dilansir dari sakunar.com pengakuan mantan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Drs. Gabriel Seran, MM, pada Rabu (02/08/2023), mengatakan Tim Monitoring dari Pemda Malaka tersebut diangkat dengan SK Bupati Malaka.

“SK Tim Monitoring itu ada. SK ditandangani oleh bapak Bupati,” tandas Gabriel Seran dihadapan Bupati Malaka di Motaulun, Rabu (02/08/2023).

Menurut mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka, Drs. Gabriel Seran, MM, dana pendampingan sebesar 2,8 Miliar Rupiah dari APBD II telah dialokasikan untuk honor tim. Honor yang diberikan kepada anggota tim diformulasikan sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing.

“Kita tidak kasi honor sesuai dengan kita punya mau. Saya rasa standar honor paling tinggi itu Bupati yaitu dalam sebulan sekitar Rp 1 juta lebih atau Rp 2 juta. Sedangkan pejabat lainnya itu hanya ratusan ribu,” bebernya.

Mantan Kalak BPBD, yang merangkap PPK, Drs. Gabriel Seran, MM, mengatakan, tim monitoring tersebut bekerja secara diam-diam alias senyap. Tim monitoring tersebut bekerja tanpa memberitahukan kepada siapa-siapa.

“Tim itu kalau turun mereka tidak beritahu kepada siapa-siapa. Ya, dalam perjalanan kalau dia mau monitoring kegiatan, silahkan,” kata Gabriel.

Tim monitoring ini, kata Gabriel, tidak mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara tertulis kepada siapa-siapa. Tim Monitoring ini, kata dia, hanya melaporkan secara lisan kepada dirinya jika ditemukan adanya masalah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malaka, Ferdinand Un Muti, S.Hut, M.Si mengaku pernah diberi uang senilai 48 Juta Rupiah. Sekda mengaku, uang tersebut adalah honor Tim Monitoring Proyek Rumah Bantuan Seroja selama setahun.

Namun demikian, Sekda Malaka mengaku menolak uang tersebut, lantaran nilanya yang terlalu fantastis (besar).

Hal tersebut disampaikan Sekda Malaka, Ferdinand Un Muti, S.Hut, M.Si, kepada wartawan (tim investigasi) di ruang kerjanya, Kamis (27/04/2023).

“Dan uang itu saya tolak. Karena saya takut besok lusa ada masalah dan saya tidak bisa mengembalikan uang senilai itu. Kalau 12 juta rupiah mungkin saya bisa kembalikan, tapi 48 juta rupiah saya mau ambil uang dari mana,” ungkap Sekda Malaka.

Sekda Malaka mengatakan, honor Tim Monitoring Proyek Rumah Bantuan Seroja di Kabupaten Malaka tersebut diberikan kepada para pejabat dalam tim sesuai golongan atau jabatan.

“Jadi ada yang dapat insentif 2 juta rupiah per bulan dan ada yang 4 juta rupiah per bulan selama satu tahun, ” jelas Sekda.

Sekda Malaka mengakui, dirinya sudah menerima uang monitoring selama tiga bulan yaitu dari bulan Oktober senilai 4 juta rupiah, November 4 juta rupiah dan Desember 2022 lalu sebesar 4 juta rupiah.

“Jadi, total dalam tiga bulan itu senilai Rp 12 juta. Dan tiga bulan itu haknya saya,” ungkap Sekda Malaka. *(tim/fb) 

Artikel Proyek Rumah Bantuan Seroja 57,5 Miliar di Malaka, Ketua Komisi III DPRD Pertanyakan Kinerja Tim Monitoring pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Diketahui, pada Kamis (11/7/2024), rombongan aparat kepolosian dari unit Tipikor Polda NTT mendatangi setiap Penerima rumah bantuan.

Adrianus Bria Seran menyampaikan apresiasi tinggi kepada Polda NTT atas langkah proaktif mereka dalam menginvestigasi dugaan korupsi bantuan rumah pasca-bencana Seroja. Penyelidikan ini dianggap sebagai langkah maju dalam memperjuangkan keadilan dan mengembalikan hak masyarakat terdampak bencana.

“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Malaka, mengapresiasi Tipikor Polda NTT yang sedang melakukan penyelidikan terhadap proyek rumah bantuan seroja yang diduga belum selesai dikerjakan oleh kontraktor,” ujar Adrianus Seran Bria kepada wartawan, Jumat (11/7).

Proyek bantuan rumah untuk korban bencana seroja di Kabupaten Malaka tercatat menelan biaya sebesar 57,5 miliar rupiah, yang dikerjakan sejak tahun 2022 terhadap 3.118 korban bencana seroja. Namun, dugaan penyelewengan anggaran yang cukup signifikan mengancam tujuan mulia tersebut, membuat pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

Artikel Ketua DPRD Malaka Dukung Tipikor Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bantuan Rumah Seroja pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Pantauan tim media pada Kamis, (11/7/2024), aparatur penegak hukum ini sudah berlangsung beberapa hari berada di lokasi.

Keberadaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus kini tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Dengan alokasi anggaran sebesar 57,5 Miliar Rupiah, proyek ini diharapkan dapat menyediakan tempat tinggal yang layak bagi 3.118 korban bencana. Namun, kendala demi kendala muncul, menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian proyek yang sejatinya dimulai sejak tahun 2022.

Diketahui, proyek rumah bantuan untuk 3.118 korban bencana yang dikerjakan sejak tahun 2022 ini faktanya belum rampung hingga saat ini. Adapula dugaan korupsi dalam proyek kemanusiaan tersebut. *(Ferdy Bria) 

Artikel Busuk Proyek Seroja Malaka Bernilai Miliaran Kini Dilidik Polda NTT pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.