Penyerahan tersebut diterima oleh Presidium Germas (Gerakan Kemasyarakatan) PMKRI Cabang Malaka untuk dipelajari, dengan harapan agar ke depan, aksi demonstrasi dilakukan berdasarkan data yang valid dan akurat, bukan sekadar informasi dari media sosial (Facebook-red).

HMS menekankan, terkait pembangunan gedung Kantor Bupati baru, bahwa pada tahun 2022, Pemda Malaka telah menganggarkan dana sebesar Rp 3.841.308.000 untuk pembebasan lahan. Namun, ironisnya, meskipun gedungnya sudah dibangun, akses jalan menuju gedung tersebut justru tidak tersedia.

“Fasilitas kerja sama dalam negeri belanja barang dan jasa, Rp 3.841.308.000, ini untuk pembebasan lahan. Saya memberikan tanda supaya adik-adik bisa melihatnya. Jika masih kurang jelas, panggil saya untuk penjelasan lebih lanjut,” ujarnya.

“Saya ingin menegaskan bahwa wakil Bupati menyerahkan APBD ini agar PMKRI dapat mempelajarinya,” lanjutnya.

“Jika adik-adik membutuhkan data lebih lanjut, saya siap memberikan agar saat berunjuk rasa, argumentasi yang disampaikan berbasis fakta. Penting untuk memahami alasan di balik anggaran Rp 3.841.308.000 yang disiapkan, namun kenyataannya akses jalan belum ada,” tegasnya.

Artikel Wakil Bupati Malaka Menyerahkan APBD T.A 2022 Kepada PMKRI Untuk Dipelajari pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Kedua pemimpin daerah tersebut merespons positif aksi demonstrasi damai ini, menekankan pentingnya kontrol dari semua elemen masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan SBS-HMS. Hal ini agar dapat membantu mereka melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mengurus rakyat.

Dalam siaran pers yang diterima oleh media ini pada Selasa (18/3), Bupati Malaka menyampaikan beberapa catatan penting mengenai aksi demonstrasi damai para mahasiswa PMKRI, antara lain:

Pertama, dalam melakukan aksi demo damai sebaiknya harus menggunakan data yang valid/data yang benar dan tidak menggunakan data/gosip yang tidak valid di facebook untuk melakukan orasi keliling kota seakan-akan menyebarkan fitnah yang tidak jelas.

Kedua, berkaitan dengan persoalan Teda yang dibekukan, Bupati SBS mengatakan SK Teda yang dikeluarkan oleh Bupati Simon Nahak salah prosedur dan cacat administrasi, sebab proses pengangkatan Teda tersebut tidak diketahui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Malaka dan Asisten yang membidangi urusan tersebut.

Artikel Penjelasan Resmi Bupati Malaka Terkait Tuntutan Aksi Damai Mahasiswa PMKRI pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Ada 3 tuntutan yang disampaikan PMKRI Cabang Malaka. Yang pertama, Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Malaka, yang katanya tidak ada dalam penetapan APBD tahun 2025, yang kedua, terkait penggunaan Kantor Bupati Malaka yang saat ini tidak kami pakai, dan yang ketiga, Pembekuan Tenaga Kontrak Daerah yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Sebagai tanggapan, mewakili Bupati SBS, saya (HMS) ingin menjelaskan beberapa hal. Pada tuntutan pertama, anggaran Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Malaka sudah ada dalam penetapan APBD Malaka tahun 2025. Ini ditetapkan oleh Bupati Malaka sebelumnya, Simon Nahak, pada 30 Desember 2024. Dengan demikian, kami (SBS-HMS) tidak terlibat dalam keputusan tersebut.

Terkait tuntutan kedua, meskipun Kantor Bupati Malaka yang baru belum digunakan, hal ini disebabkan oleh proses audit yang saat ini sedang berlangsung. Kami tidak menyewa gedung, karena gedung yang kami gunakan saat ini merupakan aset milik Pemda Malaka sejak Kabupaten Malaka berdiri.

Artikel HMS: Jangan Jadikan Kabar Burung Sebagai Bahan Untuk Demonstran pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Dalam aksi demonstrasi yang digelar Selasa, (18/3/25), PMKRI mengangkat sejumlah isu, antara lain Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam Audiens dengan Wabup Malaka, Hendri Melki Simu, perwakilan demonstran yang dipimpin Ketua Presidium PMKRI Cabang Malaka, Yasintus Aryanto Opat mempertanyakan pengadaan Empat Mobil Dinas, yang menurut mereka tidak dianggarkan dan bahkan tidak dibahas oleh DPRD.

“Bagaimana mobil-mobil ini bisa muncul?”, tanya demonstran.

Terkait itu, Wabup Malaka, Henri Melki Simu menegaskan bahwa isu yang beredar soal Pengadaan Mobil tanpa melalui penganggaran pada APBD tersebut merupakan informasi tidak benar alias hoax.

“Apakah kalian sudah baca APBD? Jika tidak, saya bisa tunjukkan bukti anggaran tersebut,” tanya Wabup Malaka kepada para demonstran.

Wabup Malaka menegaskan, anggaran untuk pengadaan Kendaraan Dinas tersebut telah ditetapkan pada tahun 2024 sebelum pelantikan SBS dan HMS.

Artikel Wabup Malaka Skakmat Demonstran PMKRI Soal Pembelian Mobil Dinas: Sudah Baca APBD? pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.