Kasus ini telah mencapai tahap penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) setelah ditemukan unsur perbuatan melawan hukum. Bahkan, pada 20 September 2025, Tim Satgas Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malaka dan mengamankan dua kotak barang bukti.

Meskipun telah diresmikan oleh mantan Bupati Malaka, Simon Nahak, pada 13 Juni 2024, bangunan RSP Wewiku hingga saat ini masih terbengkalai dan belum dapat beroperasi karena belum mengantongi izin operasional dari Kementerian Kesehatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat, memicu kecurigaan bahwa proyek puluhan miliar ini telah menghabiskan anggaran tanpa hasil yang nyata.

Menanggapi hal ini, Ketua PERMAPER TTU, Krisnawati Klau, mendesak Kejati NTT untuk segera melakukan pemeriksaan dan penyitaan aset terhadap rumah “bos besar” guna menelusuri lebih lanjut aliran dana dan memulihkan kerugian negara. Ia menegaskan pentingnya desakan ini, mengingat proyek vital yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru menjadi ladang korupsi.

Artikel Skandal Korupsi RSP Wewiku Memanas: Aliran Dana Misterius ke Rekening Istri “Bos Besar” Terungkap, Kejati NTT Didesak Sita Aset pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan tuntutan terhadap sejumlah permasalahan penting di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur.

Dengan mengusung tema “Suara dari Perbatasan”, mahasiswa menyoroti dugaan penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa, serta proyek-proyek pemerintah yang mangkrak.

Dalam aksi tersebut, PERMAPER TTU memberikan dukungan kepada Pemda Malaka atas kebijakan pemberhentian sementara terhadap dua kepala desa, yakni Kepala Desa Umakatahan dan Kepala Desa Maktihan. Keduanya diduga mencalonkan diri dengan menggunakan ijazah palsu.

“Kenapa bisa ada calon yang pakai ijazah palsu? Padahal banyak anak muda lulusan S1 bahkan S2 mencalonkan diri tapi tidak terpilih,” ungkap salah satu orator perempuan saat berorasi.

Mahasiswa yang tergabung dalam PERMAPER TTU menyampaikan tiga tuntutan utama dalam aksi damai tersebut, yaitu:

1. Penyelesaian bantuan rumah Seroja yang hingga kini belum selesai dibangun.
2. Penuntasan pembangunan septick tank yang mangkrak di berbagai titik.
3. Pengoperasian Rumah Sakit Pratama, yang meskipun sudah diresmikan, belum difungsikan hingga saat ini.

Koordinator lapangan (korlap) dalam orasinya mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami pertanyakan, ada apa di balik semua ini? Kenapa dibiarkan mangkrak tanpa kejelasan?” tegasnya.

Setelah melakukan orasi, massa aksi diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Malaka untuk melakukan audiensi.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan akan berkoordinasi dengan pihak Polda NTT guna mengetahui perkembangan pemeriksaan proyek-proyek yang belum selesai.

Para mahasiswa juga membawa sejumlah poster berisi tuntutan, seperti:
“Kembalikan Hak-Hak Rakyat Rai Malaka”
“Segera Tindak Lanjuti Mangkraknya Rumah Bantuan Seroja”

Aksi damai PERMAPER TTU ini menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di perbatasan.

Tuntutan mereka menjadi pengingat pentingnya integritas pemimpin desa dan tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan program pembangunan.*

Artikel PERMAPER TTU Gelar Aksi Damai di DPRD dan Kantor Bupati Malaka, Soroti Ijazah Palsu dan Proyek Mangkrak pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Pengacara muda Petrus Kabosu, SH, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proyek senilai lebih dari Rp1 miliar ini. Fokus kritiknya tertuju pada pengujian kepadatan tanah dan pemilihan jenis pondasi.

“Pengujian dilakukan oleh pihak perencana yang sama, tapi hasilnya justru berbeda-beda. Metode yang dipakai tak sesuai perhitungan awal, sehingga bangunan tak bisa dieksploitasi karena masalah struktur, bukan arsitektur,” ujar Kabosu kepada wartawan, Senin (26/1/2026).

Petrus Kabosu menduga adanya inkonsistensi perhitungan dengan anggaran serupa, yang disebutnya sebagai akar masalah utama.

Ia mendesak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) segera melakukan audit mendalam terhadap aspek teknis dan keuangan.

“Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk cegah penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya.

Keterlambatan ini dinilai berdampak langsung pada kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di Kecamatan Wewiku.***

Artikel RS Pratama Wewiku Belum Beroperasi Pasca-Peresmian, Petrus Kabosu Ungkap Dugaan Ketidaksesuaian Struktur Bangunan pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Untuk itu, DPRD Provinsi NTT Komisi V yang membidangi Kesehatan ini meminta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dr. Lina Sembiring harus terbuka kepada publik soal RS Pratama Wewiku yang sudah diresmikan Bupati SN tapi belum digunakan.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, Kepala dinas kesehatan harus jujur kepada publik Malaka, apa kendalanya sehingga RS Pratama Wewiku belum melakukan pelayanan walaupun sudah diresmikan.

“Ada apa ini, sudah resmikan tapi tidak dipakai,” Ujar Agus Mera saat dihubungi TimorMedia.com pada Selasa,11/02/2025

Wakil Ketua Komisi V ini menjelaskan, Rumah Sakit Pratama tersebut sudah diresmikan Bupati Malaka Simon Nahak pada 13 Juni 2024 lalu, tapi kenapa sampai saat ini belum digunakan.

“Kami dari Komisi V DPRD Provinsi NTT meminta Bupati Simon Nahak agar bertanggungjawab karena dulu beliau memindahkan lokasinya dari Kecamatan Laenmanen ke Kecamatan Wewiku, dan kita tahu bahwa Bupati sudah resmikan tapi belum ada pelayanan terhadap publik Malaka,” Ungkap DPRD Dapil 7 ini

Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi V yang membidangi Kesehatan ini siap mendukung untuk segera melakukan pelayanan kepada Masyarakat Malaka.***

Artikel Agus Mera: Kadinkes Malaka Harus Jujur Kepada Publik Soal RS Pratama Belum Digunakan Usai Diresmikan Bupati SN pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Proyek bangunan fisik yang menelan anggaran senilai Rp 45 Miliar itu terlihat tidak terurus. Semua bangunan didalam maupun diluar gedung ditutup rapat dengan pagar seng keliling lokasi bangunan.

Pantauan Wartawan TimorMedia.Com pada Selasa Siang, 11/02/2025 sejak peresmian pada Juni Tahun 2024 lalu, sampai saat ini belum ada pelayanan ataupun petugas yang melakukan aktivitas di gedung mewah tersebut.

Hanya terlihat ada tiga orang tukang yang sementara mengerjakan pekerjaaan tersisah pasca peresmian RS Pratama tahun lalu.

Dikutip dari media 31Nusantara.com, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, dr. Lina Sembiring mengatakan RS Pratama Siap Beroperasi usai diresmikan.

“Untuk sementara proses persiapan peraturan Bupati (Perbup), tentang struktur organisasi tata kelola tenaga medis dan manejemen di Rumah Sakit Pratama Wewiku” Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan dr. Lina Sembiring ketika ditemui di Hotel Nusa Dua Betun Senin, 22 Juli 2024 dikutip Timormedia.com pada Selasa,11/02/2025

Dikatakan dr. Lina bahwa, sementara bagian hukum sedang melakukan menyesuaikan administrasi dengan Kemenkumham dan masih menunggu respon selanjutnya.

Kemudian lanjutnya, pihaknya akan bentuk tim harmonisasi di tingkat Kabupaten untuk selanjutnya peraturan Bupatinya akan di sahkan oleh  Bupati Dr. Simon Nahak S.H.,MH, setelah itu sudah bisa proses izin operasionalnya.

dr. Lina juga menambahkan, untuk fasilitas yang tersedia saat ini di Rumah Sakit Pratama, untuk sarana prasarana sudah hampir lengkap seperti, untuk pemeriksaan poli umum, pemeriksaan Umum, kemudian pemeriksaan kandungan, pemeriksaan Radiologi, kemudian operasi sesar, anastesi juga sudah lengkap. Minimal tingkat D untuk operasi ringan bisa, kemudian fasilitas lainya seperti meubeler, Kursi dan meja.

Pernyataan Kadis Kesehatan tersebut saat ini menimbulkan banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat karena saat ini belum ada pelayanan kesehatan di RS Pratama Wewiku usai diresmikan.

“Setahu kami Bapa Bupati SN sudah resmikan tahun lalu (2024 red), tapi sampai sekarang sudah tahun 2025 belum ada pelayanan,” tanya masyarakat Alkani yang namanya tidak mau diberitakan.

Terkait ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dr. Lina Sembiring dikonfirmasi TimorMedia.com pada Selasa, 11/02 tapi tidak menanggapi pertanyaan Wartawan.***

Artikel Usai Diresmikan Bupati SN, RS Pratama Hingga Kini Belum Ada Pelayanan pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Patrisius Kamlasi mengutarakan, Pembangunan proyek rumah limbah padat dan rumah genset tersebut kini telah selesai dikerjakan, namun dia belum menerima sisah upah dari Kontraktor selaku perusahaan yang dipercayakan mengerjakannya.

Menurut Patrisius Kamlasi alias Pace selaku kepala tukang menjelaskan, proyek ini sudah berjalan sejak Agustus dan tuntas pada 12 Desember 2023. Namun hingga saat ini, sisah upah senilai Rp 30.750.000 (Tiga Puluh Juta, Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut belum juga dibayarkan.

“Tanya di kontraktor, kontraktor bilang uang sudah kasih ke pengawas. Tanya di pengawas, pengawas bilang semua suda lunas padahal di catatan saya beda sekali dengan catatan pengawas,” Sesalnya

“Anehnya pengawas sendiri yang atur. Padahal saya ini kepala tukang seharusnya yang mengurus tukang itu adalah saya. Bahkan saat pencairan uang pengawas tidak melibatkan saya,” Tambahnya

Artikel Kasihan! Proyek Selesai, Upah Tukang Senilai Rp 30.750.000 Tak Dibayar pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.