Imbauan ini disampaikan sebagai respons atas kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan oknum polisi dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa media adalah mitra strategis kepolisian sekaligus sumber utama literasi dan informasi publik.

“Meminta kepada seluruh jajaran melindungi kerja profesi wartawan dan jurnalis yang objektif dan profesional serta bekerja sama dalam setiap aktivitas,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, keberadaan media berperan penting dalam menyebarkan informasi terkait kinerja Polri, mulai dari program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), pelayanan masyarakat, hingga program strategis lain yang dijalankan kepolisian.

Dengan adanya instruksi ini, Mabes Polri berharap seluruh personel kepolisian dapat menghormati, mendukung, sekaligus memberikan perlindungan penuh kepada wartawan di lapangan.***

Artikel Polisi Diminta Lindungi Wartawan, Apa Alasan Mabes Polri Keluarkan Imbauan Ini? pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Meskipun Gabriel Seran diduga telah membentuk tim pemantau untuk pembangunan rumah Seroja di tingkat Kabupaten, keterlibatan beberapa oknum pejabat tinggi dalam tim tersebut menimbulkan pertanyaan besar.

Tugas yang diemban tim ini seharusnya bertujuan untuk memastikan transparansi dalam proses pembangunan, namun laporan yang ada justru menunjukkan sebaliknya.

Tim media saat menginvestigasi di lapangan, menunjukkan banyak pekerjaan rumah yang terkena bencana Seroja, baik yang rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat, dikerjakan oleh puluhan CV dan kontraktor, dengan hasil yang jauh dari harapan penerima manfaat.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan rumah bantuan seroja oleh rekan-rekan kontraktor diduga dikerjaka asal jadi.

Ironisnya, tim monitoring yang dibentuk oleh BPBD Kabupaten Malaka tidak pernah terlihat di lokasi pekerjaan. Dari 27 desa yang tersebar di 7 Kecamatan, hampir seluruh pengerjaan untuk kategori rusak ringan hanya melibatkan pengecatan dinding, meskipun anggaran sebesar Rp 10 juta per unit telah disediakan.

Artikel Dana Pendamping Seroja Senilai Rp 2,8 Miliar Diduga Dinikmati Beberapa Oknum Pejabat Tinggi Malaka pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Ada 3 tuntutan yang disampaikan PMKRI Cabang Malaka. Yang pertama, Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Malaka, yang katanya tidak ada dalam penetapan APBD tahun 2025, yang kedua, terkait penggunaan Kantor Bupati Malaka yang saat ini tidak kami pakai, dan yang ketiga, Pembekuan Tenaga Kontrak Daerah yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Sebagai tanggapan, mewakili Bupati SBS, saya (HMS) ingin menjelaskan beberapa hal. Pada tuntutan pertama, anggaran Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Malaka sudah ada dalam penetapan APBD Malaka tahun 2025. Ini ditetapkan oleh Bupati Malaka sebelumnya, Simon Nahak, pada 30 Desember 2024. Dengan demikian, kami (SBS-HMS) tidak terlibat dalam keputusan tersebut.

Terkait tuntutan kedua, meskipun Kantor Bupati Malaka yang baru belum digunakan, hal ini disebabkan oleh proses audit yang saat ini sedang berlangsung. Kami tidak menyewa gedung, karena gedung yang kami gunakan saat ini merupakan aset milik Pemda Malaka sejak Kabupaten Malaka berdiri.

Artikel HMS: Jangan Jadikan Kabar Burung Sebagai Bahan Untuk Demonstran pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Dalam aksi demonstrasi yang digelar Selasa, (18/3/25), PMKRI mengangkat sejumlah isu, antara lain Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam Audiens dengan Wabup Malaka, Hendri Melki Simu, perwakilan demonstran yang dipimpin Ketua Presidium PMKRI Cabang Malaka, Yasintus Aryanto Opat mempertanyakan pengadaan Empat Mobil Dinas, yang menurut mereka tidak dianggarkan dan bahkan tidak dibahas oleh DPRD.

“Bagaimana mobil-mobil ini bisa muncul?”, tanya demonstran.

Terkait itu, Wabup Malaka, Henri Melki Simu menegaskan bahwa isu yang beredar soal Pengadaan Mobil tanpa melalui penganggaran pada APBD tersebut merupakan informasi tidak benar alias hoax.

“Apakah kalian sudah baca APBD? Jika tidak, saya bisa tunjukkan bukti anggaran tersebut,” tanya Wabup Malaka kepada para demonstran.

Wabup Malaka menegaskan, anggaran untuk pengadaan Kendaraan Dinas tersebut telah ditetapkan pada tahun 2024 sebelum pelantikan SBS dan HMS.

Artikel Wabup Malaka Skakmat Demonstran PMKRI Soal Pembelian Mobil Dinas: Sudah Baca APBD? pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.