Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, melalui Presidium Gerakan Masyarakat (GERMAS) yang dipimpin oleh Yido Manao, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Kejati NTT.

Dalam pernyataan resminya pada Selasa (10/3/26), Yido menyatakan bahwa penanganan kasus ini terasa bagaikan ‘ritual administratif’ yang minim keberanian untuk menyentuh inti persoalan.

“Penggeledahan, penyitaan dokumen, dan pembekuan rekening telah dilakukan terhadap kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka. Namun, semua langkah itu tampak hampa tanpa tindak lanjut yang tegas,” ungkap Yido.

Yido menekankan bahwa korupsi dalam sektor kesehatan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan kejahatan moral yang merampas hak masyarakat atas layanan dasar.

Artikel Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas: Kasus Dugaan Korupsi RS Pratama Wewiku Jadi Penyakit Kronis di NTT pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Didampingi kuasa hukumnya, Petrus Kabosu, SH, FR memberikan klarifikasi terkait pengaduan dari Arianto Opat, Ketua PMKRI, yang menuduh bahwa kliennya telah mencemarkan nama baik mereka dan PMKRI secara umum.

Kuasa hukum, Petrus Kabosu, SH, menyatakan bahwa kliennya telah memberikan keterangan yang diperlukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Kami sudah menghadiri undangan wawancara dan klarifikasi di Unit Tipiter Polres Malaka dan telah menjawab semua pertanyaan penyidik. Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menentukan apakah kasus ini akan berlanjut atau tidak, mengingat ini adalah pengaduan, bukan laporan polisi,” ujarnya kepada wartawan di Mapolres Malaka pada Selasa (1/4/2025) siang.

Petrus Kabosu menjelaskan bahwa pengaduan terhadap kliennya berkaitan dengan kalimat yang diangkat saat meliput aksi demonstrasi PMKRI Cabang Malaka di Kantor Bupati Malaka pada Selasa, (18/3/25), dengan judul “Usai Demo, Ketua PMKRI Betun Minta Uang Tiket Ke Jakarta di Wakil Bupati Malaka.” 

“Klien saya sudah menunjukkan bukti otentik berupa video rekaman yang asli yang mana direkam langsung olehnya. Dalam video itu jelas bahwa wakil bupati Malaka menyampaikan bahwa ia di kirimkan pesan WhatsApp oleh ketua PMKRI Malaka. Dan hal itu dibenarkan oleh beberapa mahasiswa yang ada di Marga PMKRI Malaka saat wakil bupati bertandang ke sana,” ujar Petrus Kabosu.

Artikel Frido Raebesi Sampaikan Fakta dan Bukti Otentik di Hadapan Penyidik pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Ada 3 tuntutan yang disampaikan PMKRI Cabang Malaka. Yang pertama, Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Malaka, yang katanya tidak ada dalam penetapan APBD tahun 2025, yang kedua, terkait penggunaan Kantor Bupati Malaka yang saat ini tidak kami pakai, dan yang ketiga, Pembekuan Tenaga Kontrak Daerah yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Sebagai tanggapan, mewakili Bupati SBS, saya (HMS) ingin menjelaskan beberapa hal. Pada tuntutan pertama, anggaran Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Malaka sudah ada dalam penetapan APBD Malaka tahun 2025. Ini ditetapkan oleh Bupati Malaka sebelumnya, Simon Nahak, pada 30 Desember 2024. Dengan demikian, kami (SBS-HMS) tidak terlibat dalam keputusan tersebut.

Terkait tuntutan kedua, meskipun Kantor Bupati Malaka yang baru belum digunakan, hal ini disebabkan oleh proses audit yang saat ini sedang berlangsung. Kami tidak menyewa gedung, karena gedung yang kami gunakan saat ini merupakan aset milik Pemda Malaka sejak Kabupaten Malaka berdiri.

Artikel HMS: Jangan Jadikan Kabar Burung Sebagai Bahan Untuk Demonstran pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Dalam aksi demonstrasi yang digelar Selasa, (18/3/25), PMKRI mengangkat sejumlah isu, antara lain Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam Audiens dengan Wabup Malaka, Hendri Melki Simu, perwakilan demonstran yang dipimpin Ketua Presidium PMKRI Cabang Malaka, Yasintus Aryanto Opat mempertanyakan pengadaan Empat Mobil Dinas, yang menurut mereka tidak dianggarkan dan bahkan tidak dibahas oleh DPRD.

“Bagaimana mobil-mobil ini bisa muncul?”, tanya demonstran.

Terkait itu, Wabup Malaka, Henri Melki Simu menegaskan bahwa isu yang beredar soal Pengadaan Mobil tanpa melalui penganggaran pada APBD tersebut merupakan informasi tidak benar alias hoax.

“Apakah kalian sudah baca APBD? Jika tidak, saya bisa tunjukkan bukti anggaran tersebut,” tanya Wabup Malaka kepada para demonstran.

Wabup Malaka menegaskan, anggaran untuk pengadaan Kendaraan Dinas tersebut telah ditetapkan pada tahun 2024 sebelum pelantikan SBS dan HMS.

Artikel Wabup Malaka Skakmat Demonstran PMKRI Soal Pembelian Mobil Dinas: Sudah Baca APBD? pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Pembenaran ini diperoleh melalui hasil audiensi yang digelar antara Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Cabang Malaka, yang dipimpin oleh Ketua Presidium Cabang Malaka, Yasintus Aryanto Opat di ruangan Wakil Bupati, Henri Melki Simu, pada Selasa (18/3/25).

Dalam audiensi tersebut, PMKRI Cabang Malaka mengajukan beberapa tuntutan kepada Pemda Malaka, termasuk isu Pembekuan Teda, mengenai Kantor Bupati baru yang belum ditempati, serta pengadaan Kendaraan Dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Ketua PMKRI Malaka menekankan bahwa banyak yang mempertanyakan keberadaan mobil-mobil tersebut jika tidak dianggarkan dan bahkan tidak dibahas oleh DPRD. “Bagaimana mobil-mobil ini bisa muncul?” tanya mereka penuh ingin tahu.

Wakil Bupati menjelaskan, “Pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati tidak tercantum dalam anggaran, dan saat pembahasan juga tidak ada. Lalu, dari mana mobil ini berasal? Apakah kalian sudah baca APBD? Jika tidak, saya bisa tunjukkan bukti anggaran tersebut,” pungkas Henri Simu dengan nada tegas.

Artikel Ke Demonstran PMKRI, Wabup Malaka: Anggaran Beli 4 Mobil Dinas Ada Dalam APBD 2025 pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Ketua Presidum PMKRI Cabang Malaka Yanto Opat menyampaikan bahwa hari ini melakukan Audiensi bersama unsur DPRD Malaka dengan menyampaikan beberapa tuntutan.

Tuntutan yang disampaikan oleh PMKRI terhadap DPRD Malaka itu salah satunya terkait Kasus pengroyokan pihak Kepolisian terhadap Masyarakat.

“Kami secara kelembagaan PMKRI sangat sesali unsur kepolisian yang melakukan tindakan pengeroyokan terhadap masyarakat,” Ungkap Ketua PMKRI Cabang Malaka itu.

Seharusnya, katanya, tindakan kepolisian harus berlandaskan Sistem Operasional Prosedural (SOP) yang termuat dengan benar semestinya jangan main datang lansung pukul seperti preman,” tambahnya

Berikut ini salah satu poin tuntutan yang disampaikan PMKRI kepada unsur DPRD sebagai berikut:

PMKRI Cabang Malaka meminta DPRD Kabupaten Malaka segera menghadirkan Unsur kepolisian/POLRES Malaka untuk mengklarifikasi kasus Pengeroyokan oleh pihak Kepolisian serta membina unsur kepolisan yang bersangkutan.

Terkait itu, Pihak anggota DPRD Kabupaten Malaka Marry Kain merespons baik tuntutan yang disampaikan oleh lembaga PMKRI cabang Malaka tersebut dan segera mengeluarkan surat panggilan setelah libur berakhir.***

Artikel PMKRI Cabang Malaka Beraudiensi Dengan DPRD Malaka, Ini Yang Disampaikan pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.