Kedua pemimpin daerah tersebut merespons positif aksi demonstrasi damai ini, menekankan pentingnya kontrol dari semua elemen masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan SBS-HMS. Hal ini agar dapat membantu mereka melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mengurus rakyat.

Dalam siaran pers yang diterima oleh media ini pada Selasa (18/3), Bupati Malaka menyampaikan beberapa catatan penting mengenai aksi demonstrasi damai para mahasiswa PMKRI, antara lain:

Pertama, dalam melakukan aksi demo damai sebaiknya harus menggunakan data yang valid/data yang benar dan tidak menggunakan data/gosip yang tidak valid di facebook untuk melakukan orasi keliling kota seakan-akan menyebarkan fitnah yang tidak jelas.

Kedua, berkaitan dengan persoalan Teda yang dibekukan, Bupati SBS mengatakan SK Teda yang dikeluarkan oleh Bupati Simon Nahak salah prosedur dan cacat administrasi, sebab proses pengangkatan Teda tersebut tidak diketahui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Malaka dan Asisten yang membidangi urusan tersebut.

Artikel Penjelasan Resmi Bupati Malaka Terkait Tuntutan Aksi Damai Mahasiswa PMKRI pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.