Acara penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Danramil 1605 Belu, Wakil Kapolres Malaka (mewakili Kapolres), Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, tim pendamping pembangunan daerah, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, camat, kepala desa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes H. Siregar, S.H., M.H., dalam keterangannya menyambut baik pembaruan perjanjian ini. Menurutnya, sinergi yang telah terjalin selama setahun terakhir antara Kejari Belu dan Pemkab Malaka berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan.

“Hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Belu bersama Bupati Malaka melaksanakan penandatanganan kesepakatan kerja sama dalam rangka penanganan permasalahan perdata dan tata usaha negara, yang akan ditindaklanjuti dengan berbagai bentuk kerja sama lanjutan. Selama satu tahun terakhir, sinergi kedua pihak telah berjalan baik. Kami percaya kerja sama yang telah terbangun di 2025 akan semakin kokoh dan optimal sepanjang 2026 dan tahun-tahun mendatang,” ungkap Johannes.

Artikel Perkuat Sinergi, Pemkab Malaka dan Kejari Belu Perbarui Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Dugaan itu disampaikan karena proses penegakan hukum dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hingga kini, belum ada penetapan tersangka maupun tahapan lanjutan yang jelas, padahal temuan awal penyelidikan telah menunjukkan indikasi pelanggaran yang kuat.

“Jangan-jangan Kejati NTT telah kemasukan angin dari para pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi RSP Wewiku ini. Masa sudah hampir satu tahun hanya sampai tahap pemeriksaan awal, padahal bukti-bukti pelanggaran sudah terang benderang. Jika dengan bukti sekuat ini saja proses hukumnya mandek, wajar jika publik bertanya apakah Kejati NTT memang masuk angin untuk menuntaskan kasus ini,” tegas Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Apolinaris Mau, saat ditemui di Betun, Sabtu (9/8/2026).

Artikel Sebut Kejati NTT Mandul, Kini PMKRI Kupang Sebut Kejati NTT ‘Masuk Angin’, Penanganan Korupsi RSP Wewiku Mandek pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.