Dalam keterangan resminya, Gus Ipul menegaskan bahwa posisi guru dan kepala sekolah di Sekolah Rakyat akan diprioritaskan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Untuk menjadi kepala sekolah dan guru di Sekolah Rakyat, prioritas pertama adalah PNS. Prioritas kedua adalah PPPK, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu,” ujar Gus Ipul saat menghadiri pembahasan Sekolah Rakyat bersama sejumlah kepala daerah di Jakarta.

Jika lanjutnya, kebutuhan tenaga pengajar masih belum terpenuhi, pemerintah membuka peluang rekrutmen bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Jika masih kurang, maka bisa kita pertimbangkan rekrutmen baru dari guru-guru lulusan PPG,” tambahnya.

Pendataan Guru PNS dan PPPK Sudah Dimulai

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah agar segera mendata guru-guru PNS dan PPPK yang memenuhi kriteria mengajar di Sekolah Rakyat.

Mereka yang terdata dan dinilai layak akan diprioritaskan dalam seleksi tahap berikutnya, terutama untuk posisi kepala sekolah.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya mengutamakan guru PNS dan PPPK yang belum memiliki penempatan.

Hal ini untuk menghindari proses pemindahan tugas yang bisa memperlambat pelaksanaan program. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah masing-masing.

200 Sekolah Rakyat Akan Dibangun Tahun 2025

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat.

Dari jumlah tersebut, 53 sekolah akan menggunakan bangunan yang sudah ada, sedangkan 147 lainnya akan berupa bangunan baru.

Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 dan diharapkan dapat menjadi solusi pendidikan yang inklusif dan merata di berbagai wilayah Indonesia.*

Artikel Syarat Jadi Guru Sekolah Rakyat: Ini Penjelasan Lengkap dari Mensos RI pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos Risma menyerahkan secara simbolis 20 unit Rumah Sejahtera Terpadu (RST) serta bantuan pemberdayaan masyarakat kepada 20 kelompok rentan, 3000 ekor ayam petelur, penyerahan sembako dan bantuan kewirausahaan.

Kunjungan kerja tersebut Mensos Risma, diterima Pemda Kabupaten Malaka, dalam hal ini Bupati Malaka, Simon Nahak, Sekda Malaka Ferdinan Un Muti, para staf ahli Bupati Malaka, para asisten dan semua kepala perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Malaka, camat dan Kepala Desa.

Dalam sambutan Bupati Malaka Simon Nahak menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas segala bantuan Menteri Sosial. Bupati Simon Nahak melaporkan, banyak kegiatan bantuan sosial di Kabupaten Malaka yang dilakukan antara lain, bantuan Sosial Rumah Tahan Bencana, bantuan sosial Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, bantuan Sarana Air Bersih, bantuan sosial Alat Pertanian, kemudian bantuan sosial Ternak Ayam Petelur dan bantuan Lumbung Sosial.

Artikel Mensos Tri Rismaharini Resmikan Rumah Sejahtera Terpadu dan Sarana Pengembangan SDM di Kawasan Perbatasan RI-RDTL pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.