Usulan ini diajukan melalui surat Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dengan nomor 100.2/592/PEMKES tertanggal 1 Juli 2025.

Surat yang berisi permohonan pembentukan DOB tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Melki Laka Lena dan telah dikirimkan ke Jakarta.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, Doris Rihi.

“Iya, benar. Seperti itu,” ujar Doris saat dikonfirmasi di kutip dari Pos Kupang.com pada Minggu, 27 Juli 2025.

Delapan Wilayah yang Diusulkan Jadi DOB

Pemprov NTT mengusulkan delapan wilayah untuk dimekarkan menjadi daerah otonomi baru. Berikut daftar lengkapnya:

1. Adonara – Kabupaten Flores Timur
2. Kota Madya Maumere – Kabupaten Sikka
3. Amanatun – Kabupaten Timor Tengah Selatan
4. Amfoang – Kabupaten Kupang
5. Pantar – Kabupaten Alor
6. Sumba Selatan
7. Sumba Timur Jaya
8. Pahunga Lodu – Kabupaten Sumba Timur

Usulan ini merupakan lanjutan dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan sejak tahun 2010, dan kini kembali diperkuat melalui berbagai pertemuan dengan tokoh adat dan masyarakat lokal.

Amanatun Jadi Sorotan: Aspirasi Warga Disampaikan Langsung

Salah satu wilayah yang paling disorot adalah Amanatun. Usulan pemekaran Amanatun disampaikan kepada Gubernur NTT dalam pertemuan bersama Raja Amanatun, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan 12 perwakilan lainnya.

Mereka awalnya berencana untuk menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Namun, dalam surat yang diperoleh media, Pemprov NTT menyarankan agar masyarakat tidak perlu ke Jakarta. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan langsung menindaklanjuti aspirasi itu ke Kemendagri.

“Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Amanatun,” tulis isi surat tersebut.

Langkah Strategis Pemprov NTT untuk Pemerataan Pembangunan

Pemekaran wilayah melalui pembentukan DOB dinilai penting untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas akses anggaran pembangunan.

Dengan menjadi daerah otonomi baru, wilayah-wilayah ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta mempercepat kemajuan daerah tertinggal dan perbatasan di NTT.***

Artikel Pemprov NTT Usulkan 8 Daerah Otonomi Baru ke Mendagri, Ini Daftarnya! pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2025–2030, Emanuel Melkiades Laka Lena, selaku pemegang saham pengendali.

RUPS ini berlangsung sejak pukul 17.00 WITA hingga selesai pukul 01.25 WITA yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah sebagai pemegang saham, termasuk Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, bersama Bupati Sumba Barat Daya Ratu Wulla, Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo, Bupati Belu Willy Lay turut memberikan pandangan terkait perbaikan tata kelola Bank NTT.

Hasil RUPS Bank NTT: Dua Nama Calon Direktur Utama Ditetapkan

Dalam konferensi pers usai rapat, Gubernur Laka Lena mengungkapkan bahwa RUPS menyepakati beberapa keputusan penting, termasuk perpanjangan masa jabatan seluruh direksi Bank NTT, termasuk Plt. Direktur Utama Yohanes Umbu Landu Praing (Jhon Praing), hingga pelantikan resmi jajaran baru.

RUPS juga menetapkan dua nama calon Direktur Utama Bank NTT yang akan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:

• Charlie Paulus
• Yohanes Landu Praing (Jhon Praing)

Perubahan AD/ART Bank NTT Disesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas

Salah satu keputusan strategis dalam rapat adalah perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bank NTT terkait batas usia minimal calon Direktur Utama.

Kini, batas usia minimal tersebut diturunkan menjadi 30 tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Gubernur Laka Lena, pembahasan berjalan lama karena seluruh kepala daerah pemegang saham aktif menyampaikan masukan dalam upaya peningkatan tata kelola Bank NTT ke arah yang lebih profesional dan akuntabel.

Susunan Direksi dan Komisaris Bank NTT 2025

Berikut adalah hasil keputusan RUPS terkait Susunan Direksi dan Komisaris Bank NTT:

Komisaris:

• Komisaris Utama: Donny Heatubun (mantan Kepala Perwakilan BI NTT)
• Komisaris Independen: Frans Gana, Eko Setiabudi, Yosef Jiwadeole, dan satu posisi dari Bank Jatim

Direksi:

• Direktur Utama (Calon): Charlie Paulus dan Jhon Praing
• Direktur Operasional & SDM: Jhon Praing
• Direktur Kredit: Aloysius Geong
• Direktur IT: Soni Pelokilla
• Direktur Kepatuhan: Revi (Bank Jatim)
• Direktur Treasury & Keuangan: Heru (Bank Arta Graha)
• Direktur Dana: Siti Aksa

RUPS ini menunjukkan komitmen seluruh pemegang saham untuk mendukung transformasi Bank NTT dalam memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam mewujudkan bank daerah yang transparan, kuat, dan terpercaya.*

Artikel Bupati Malaka Hadiri RUPS Bank NTT, Gubernur Melki Laka Lena Tetapkan Dua Calon Direktur Utama pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Peluncuran ini merupakan bagian dari program nasional pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan koperasi.

Sembilan Koperasi Merah Putih tersebut tersebar di beberapa desa di Kabupaten Malaka, yakni:

1. Desa Lakekun Barat
2. Desa Kateri
3. Desa Umatoos
4. Desa Dirma
5. Lima desa lainnya yang merupakan kampung halaman pejabat eselon II asal Kabupaten Malaka di lingkup Pemprov NTT.

Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malaka, Melkianus Yosef Bere, S.IP, menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih.

“Awalnya setiap kabupaten hanya diminta membentuk dua koperasi, tapi Malaka ditargetkan sembilan koperasi karena tambahan dari desa asal lima pejabat eselon II Provinsi NTT,” ujar Melkianus saat sosialisasi dan pembentukan pengurus koperasi di Desa Umatoos, Senin (12/5/2025).

Dua dari sembilan koperasi yaitu Koperasi Desa Merah Putih Lakekun Barat dan Kateri sudah memiliki badan hukum. Sementara koperasi di Desa Umatoos, Dirma, dan lima desa lainnya sedang dalam proses legalisasi yang sepenuhnya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTT.

“Semua proses hingga penerbitan badan hukum ditanggung oleh provinsi. Target kami, semuanya selesai sebelum 22 Mei,” tambah Melkianus.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan menekan angka kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Malaka juga terus melakukan sosialisasi ke 127 desa di wilayahnya agar seluruh desa memiliki koperasi serupa.

“Kami harap warga Desa Umatoos dan desa-desa lain bisa proaktif mendukung pendirian koperasi ini demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.*

Artikel Gubernur NTT Akan Resmikan 9 Koperasi Merah Putih di Malaka, Ini Daftar Desanya pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena resmi mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat NTT, sebagai salah satu langkah strategis untuk meringankan beban ekonomi rakyat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gubernur Melki dalam acara Coffee Morning bersama insan pers yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu pagi (10/5/2025), dengan tema: “Kolaborasi Membangun Nusa Tenggara Timur: Media Sebagai Mitra Pembangunan”.

Dalam program ini, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) lebih dari dua tahun cukup membayar pokok pajak selama dua tahun saja.

Denda pajak kendaraan dan biaya tambahan lainnya akan dibebaskan sepenuhnya.

“Program ini kami gulirkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk membantu masyarakat dan juga mendorong kepatuhan pajak demi pembangunan daerah,” ujar Gubernur Melki Laka Lena.

Lebih lanjut, Laka Lena menjelaskan bahwa program pemutihan pajak kendaraan NTT 2025 juga mencakup pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) serta penghapusan pajak progresif bagi kendaraan tertentu.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, mengurangi jumlah kendaraan tidak taat pajak, serta memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat yang terdampak kesulitan finansial.

“Dengan kemudahan ini, kami berharap masyarakat segera memanfaatkan program pemutihan ini untuk melunasi kewajiban pajaknya,” tutup Gubernur.

Program ini dipandang sebagai salah satu gebrakan 100 hari kerja Gubernur Melki Laka Lena, yang menegaskan komitmennya membangun NTT yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.*

Artikel Kabar Baik Bagi Warga NTT, Gubernur Laka Lena Beri Keringanan Pajak Kendaraan, Ini Syaratnya! pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Dalam kunjungan itu, Gubernur Laka Lena didampingi Plt Kadis PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, Plt Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Oemboe Wanda, serta Frengky Welkis, Kepala Satuan Kerja Bendung I BWS NT II.

Usai meninjau Bendungan Benenai dan PLBN Motamasin, rombongan gubernur melanjutkan perjalanan mereka menuju Puskesmas Alas.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan agar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, sekaligus memastikan bahwa pelayanan kesehatan lainnya di puskesmas diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki Laka Lena menjelaskan bahwa program CKG adalah inisiatif unggulan yang sangat penting bagi seluruh warga, tanpa memandang usia.

Di tengah diskusi, Kepala Desa Alas, Anselmus Korandus Ikun Berek, dengan nada penuh harapan, mengungkapkan beberapa masukan mengenai kendala dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Alas.

Artikel Gubernur NTT Kunker Ke Malaka, Kedes Alas Minta Akses Jalan Manuju Puskesmas dan Bangun Mess Untuk Nakes pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Dua ruas jalan yang menjadi fokus utama adalah Ruas Jalan Nurobo-Simpang Umasukaer dan Simpang Welaus-Halilulik. Selain itu, terdapat dua jembatan krusial yang juga memerlukan perhatian, yaitu Jembatan Koloweuk di Kecamatan Malaka Timur dan Jembatan Bo’en-Wekeke di Kecamatan Rinhat.

Pembangunan dan perbaikan ini sangat penting karena kedua ruas jalan dan dua jembatan tersebut berfungsi sebagai urat nadi kehidupan masyarakat di Kabupaten Malaka, Belu, dan TTU, memainkan peran sentral dalam melancarkan mobilitas masyarakat dan menggerakkan perekonomian di kedua kecamatan tersebut.

Permintaan tersebut disampaikan oleh dua tokoh masyarakat Kabupaten Malaka, Dominggus Tefa dan Vitus Naikoan, kepada wartawan saat Kunjungan Gubernur NTT terpilih dengan suara terbanyak, Melki Laka Lena, di Hotel Nusa Dua Betun, Ibu Kota Kabupaten Malaka, pada Jumat (6/12/2024).

Dominggus Tefa, tokoh masyarakat dari Kecamatan Sasitamean, menekankan pentingnya melanjutkan pembangunan ruas jalan dari Nurobo ke Simpang Umasukaer. Jalinan jalan ini menjadi krusial untuk memperlancar akses bagi warga dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Laenmane,Kecamatan Io Kufeu, dan Kecamatan Sasitamean menuju Ibu Kota Kabupaten Malaka.

Artikel Gubernur Terpilih Melki Laka Lena : Pembangunan Jalan dan Jembatan di Malaka Jadi Agenda Utama Pasca Pelantikan pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Hal demikian disampaikan Wakil Ketua komisi IX, Melki Laka Lena, di sela-sela kegiatan kunjungan kerja Anggota DPR RI di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat pada Kamis, (20/7/2023)

Legislator perjuangan pembangunan Rumah Sakit itu mengatakan, pembangunan Rumah Sakit Pratama di Malaka bisa dibatalkan, apabila pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan partai Golkar dalam hal pembangunan.

“Saya bisa tarik kembali anggaran. Saya tau celahnya. Pernah di Kabupaten Ende, saya tarik kembali anggarannya, gara-gara bupati tidak koordinasi dengan kami, kemudian ada sedikit kendala, saya suruh stop,” ungkap Melki Laka Lena.

“Jadi hadirnya Rumah Sakit Pratama di Malaka itu karena aspirasi dari bapak Raja (ketua Golkar Malaka) disampaikan kepada saya, kemudian saya usulkan ke kementerian Kesehatan,” kata Melki Laka Lena.

Politisi Golkar asal NTT itu menegaskan lagi bahwa dirinya kapan saja bisa menarik atau membatalkan proses pembangunan Rumah Sakit Pratama di Wewiku.

“Saya ulangi lagi. Hari ini sa bisa tarik kembali anggarannya. Saya tahu ada celah untuk itu. Tapi bapak Raja bilang tidak usah, jadi biarkan saja. Rumah Sakit Pratama itu murni aspirasi Golkar,” kata Melki Laka Lena.

Menurut Wakil Bupati Malaka Kim Taolin, awalnya Rumah Sakit Pratama itu dibangun di Kecamatan Laenmanen. Karena menurut Kim Taolin, Kecamatan Laenmanen lebih pantas dan layak. Namun dalam perjalan, ternyata lokasi Rumah Sakit Pratama tersebut berpindah lokasi ke Kecamatan Wewiku.

Sebagai informasi untuk diketahui bersama, Rumah Sakit Pratama ada di Malaka karena usulan murni dari partai Golkar di Malaka, melalui Wakil Ketua Komisi IX, Melki Laka Lena.

(Tarsi Klau)

Artikel Heboh! Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Malaka Terancam Batal pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Kegiatan yang bertema, “Menang Pilpres, Pileg dan Pilkada Tahun 2024” tersebut digelar pada Kamis (23/02/23) bertempat di Kantor Sekretariat DPD II Partai Golkar, Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka-NTT, dipimpin langsung Ketua DPD I Golkar Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena

Turut dampaingi Ketua DPD I dalam kegiatan itu, Ketua Bappilu NTT Frans Saroh, Anggota Fraksi Golkar DPRD NTT, Gabriel manek dan Ketua BSPG Provinsi NTT, Vinsen Bureni, serta dihadiri Pengurus DPD II Malaka, Kecamatan, Desa, Ormas dan Orsap.

Ketua DPD I Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena pada kegiatan tersebut memerintahkan DPD II Partai Golkar Kabupaten Malaka untuk mempertahankan 8 kursi di DPRD Kabupaten Malaka pada Pileg 2024 mendatang.

Untuk mencapai target tersebut, Laka Lena menyampaikan beberapa tips, antara lain, menempatkan calon legislatif (Caleg) yang mampu membuat incumbant merasa terancam.

“Mungkin orang lain takut merekrut caleg yang kuat, tetapi untuk Golkar, saya minta untuk tempatkan caleg yang bisa membuat incumbant terancam,” tandas Laka Lena.

Artikel Hadapi Pemilu 2024, DPD II Partai Golkar Malaka Lakukan Konsolidasi dan Sosialisasi pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.