Upaya ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong ekspor perkebunan Indonesia ke pasar internasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, hilirisasi bukan hanya menggerakkan industri pengolahan, tetapi juga membuka lapangan kerja secara masif. Alokasi anggaran biaya tambahan (ABT) Rp9,95 triliun ini akan digelontorkan bertahap pada 2025–2027.
“Bapak Presiden memberikan anggaran hampir Rp10 triliun untuk mendukung hilirisasi. Dana itu akan digunakan menyediakan benih gratis di 800 ribu hektare perkebunan. Dampaknya, sekitar 1,6 juta tenaga kerja baru akan terserap,” ujar Amran.

Dana tersebut diarahkan untuk komoditas strategis, seperti kelapa, tebu, kopi, kakao, jambu mete, pala, hingga lada. Misalnya, hilirisasi tebu di lahan 200 ribu hektare diproyeksikan menyerap 700 ribu tenaga kerja, sementara pengembangan kelapa di lahan 221 ribu hektare mampu membuka 250 ribu lapangan kerja baru.

Kementan menargetkan percepatan hilirisasi dapat berjalan dalam tiga tahun ke depan. Program ini diproyeksikan tidak hanya menyerap 1,6 juta tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB nasional 0,14 persen.

“Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan petani, hilirisasi akan mengubah wajah desa, menggerakkan industri, serta meningkatkan daya saing global,” jelas Amran.

Komitmen daerah terhadap program ini sangat solid. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyebut Maluku Utara siap menggerakkan hilirisasi kelapa, pala, dan cengkeh.

“Kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan program hilirisasi, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” katanya.

Senada, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pengawasan akan diperketat agar program berjalan efektif. Kabupaten Maluku Tengah bahkan telah disiapkan sebagai penerima ABT untuk pengembangan pala.

“Keseriusan Presiden dan Menteri Pertanian menjadi kunci keberhasilan,” tutur Hendrik.

Sementara itu, Sumatera Barat, Mahyeldi menilai hilirisasi gambir berpotensi besar mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menekankan hilirisasi tebu, mete, dan kakao di daerahnya.

“Dua pabrik tebu senilai Rp10 triliun akan dibangun di Konawe Selatan. Ini akan membuka banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.***

Artikel Hilirisasi Pertanian Buka 1,6 Juta Lapangan Kerja Baru di Desa pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan pentingnya memastikan proses hilirisasi nikel sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan.

“Intinya saya mendukung hilirisasi, tapi harus memperhatikan lingkungan. Saya berharap pertumbuhan hilirisasi berjalan seiring dengan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Sherly, industri pertambangan menyumbang sekitar 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Maluku Utara.

Namun, kontribusi hilirisasi nikel jauh lebih signifikan, mencapai 75 persen dari total pertumbuhan sektor tambang di provinsi tersebut.

“Pertumbuhan industri mining itu 50 persen dari GDP Maluku Utara. Tapi kenaikannya justru lebih besar, 75 persen itu berasal dari hilirisasi nikel,” tambahnya.

Sherly juga menyatakan dukungannya terhadap keberadaan tambang rakyat, asalkan dijalankan sesuai dengan standar operasional dan regulasi yang berlaku.

“Saya mendukung tambang rakyat, tapi harus memperhatikan keselamatan, lingkungan, dan prinsip keberlanjutan,” tegasnya.

Artikel Hilirisasi Tambang Buka Lapangan Kerja di Daerah Tertinggal pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.