Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2025–2030, Emanuel Melkiades Laka Lena, selaku pemegang saham pengendali.

RUPS ini berlangsung sejak pukul 17.00 WITA hingga selesai pukul 01.25 WITA yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah sebagai pemegang saham, termasuk Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, bersama Bupati Sumba Barat Daya Ratu Wulla, Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo, Bupati Belu Willy Lay turut memberikan pandangan terkait perbaikan tata kelola Bank NTT.

Hasil RUPS Bank NTT: Dua Nama Calon Direktur Utama Ditetapkan

Dalam konferensi pers usai rapat, Gubernur Laka Lena mengungkapkan bahwa RUPS menyepakati beberapa keputusan penting, termasuk perpanjangan masa jabatan seluruh direksi Bank NTT, termasuk Plt. Direktur Utama Yohanes Umbu Landu Praing (Jhon Praing), hingga pelantikan resmi jajaran baru.

RUPS juga menetapkan dua nama calon Direktur Utama Bank NTT yang akan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:

• Charlie Paulus
• Yohanes Landu Praing (Jhon Praing)

Perubahan AD/ART Bank NTT Disesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas

Salah satu keputusan strategis dalam rapat adalah perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bank NTT terkait batas usia minimal calon Direktur Utama.

Kini, batas usia minimal tersebut diturunkan menjadi 30 tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Gubernur Laka Lena, pembahasan berjalan lama karena seluruh kepala daerah pemegang saham aktif menyampaikan masukan dalam upaya peningkatan tata kelola Bank NTT ke arah yang lebih profesional dan akuntabel.

Susunan Direksi dan Komisaris Bank NTT 2025

Berikut adalah hasil keputusan RUPS terkait Susunan Direksi dan Komisaris Bank NTT:

Komisaris:

• Komisaris Utama: Donny Heatubun (mantan Kepala Perwakilan BI NTT)
• Komisaris Independen: Frans Gana, Eko Setiabudi, Yosef Jiwadeole, dan satu posisi dari Bank Jatim

Direksi:

• Direktur Utama (Calon): Charlie Paulus dan Jhon Praing
• Direktur Operasional & SDM: Jhon Praing
• Direktur Kredit: Aloysius Geong
• Direktur IT: Soni Pelokilla
• Direktur Kepatuhan: Revi (Bank Jatim)
• Direktur Treasury & Keuangan: Heru (Bank Arta Graha)
• Direktur Dana: Siti Aksa

RUPS ini menunjukkan komitmen seluruh pemegang saham untuk mendukung transformasi Bank NTT dalam memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam mewujudkan bank daerah yang transparan, kuat, dan terpercaya.*

Artikel Bupati Malaka Hadiri RUPS Bank NTT, Gubernur Melki Laka Lena Tetapkan Dua Calon Direktur Utama pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Pemkab Malaka melalui Kepala BPKPD Malaka, Aloysius Werang, SH., MM, dan Kepala Bank NTT Cabang Betun, Yorry R.M. Blegur, bertempat di ruang pimpinan Bank NTT Cabang Betun, Kamis (8/5/2025).

Kepala Bank NTT Cabang Betun, Yorry R.M. Blegur, menyatakan bahwa Kabupaten Malaka saat ini telah dikategorikan sebagai kabupaten maju namun belum sepenuhnya menerapkan sistem digital dalam pengelolaan keuangannya.

“Langkah awal ini menjadi bagian dari digitalisasi melalui penggunaan Kartu Kredit Indonesia. Karena Bank NTT adalah bank milik pemerintah daerah dan menjadi mitra utama BPKPD serta OPD lainnya,” jelas Yorry.

Ia menambahkan, penggunaan Kartu Kredit Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih aman, efektif, efisien, dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Yorry, penandatanganan ini merupakan tahap awal sebelum diluncurkan secara resmi bersama Bupati dan Wakil Bupati Malaka.

“Setelah ini, kami akan kirimkan dokumen ke kantor pusat untuk diproses dan diterbitkan kartunya, mirip seperti kartu ATM,” ungkapnya.

Kartu ini akan mulai digunakan oleh tiga OPD, yakni BPKPD, Bagian Umum, dan Sekretariat DPRD, untuk mendukung operasional harian seperti pembelian barang dan jasa serta perjalanan dinas.

“Saya berharap semua OPD di Kabupaten Malaka bisa menggunakan kartu ini dengan asas manfaat yang jelas. Bank NTT akan selalu mendukung penuh,” tegas Yorry.

Sementara itu, Kepala BPKPD Malaka, Aloysius Werang, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari inovasi daerah dalam mendukung sistem keuangan non-tunai.

“Ke depan, semua transaksi keuangan daerah diharapkan tidak lagi dilakukan secara tunai, tapi melalui sistem non-tunai agar lebih efisien, efektif, dan akuntabel,” kata Aloysius.

Ia juga menambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan uji coba efektivitas kartu kredit tersebut di tiga OPD, sebelum diterapkan lebih luas ke OPD lainnya sesuai kebutuhan dan intensitas transaksi masing-masing.

“Target kami adalah semua OPD nantinya bisa menggunakan kartu kredit ini,” tutupnya.*

Artikel Bank NTT Cabang Betun Teken Kerjasama dengan BPKPD Malaka untuk Digitalisasi Transaksi Daerah pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.