Kedatangan Ketua DPRD disambut antusias dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Camat Rinhat, Maria Yohana Seran, para Kepala Desa se-Kecamatan Rinhat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta ratusan warga dari ketiga desa tersebut.

Dalam diskusi yang berlangsung terbuka dan penuh keakraban, hampir seluruh aspirasi warga berpusat pada dua hal mendasar. Pembangunan jembatan melintasi Sungai Boen dan perbaikan jalan penghubung ketiga desa yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

Warga menjelaskan bahwa setiap musim hujan tiba, aliran Sungai Boen menjadi deras dan tidak dapat dilalui, sehingga aktivitas harian terhenti total. Kondisi ini berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat. Sebagian besar tenaga kesehatan di Puskesmas Tafuli serta guru di sekolah-sekolah ketiga desa berasal dari luar wilayah, dan kerap tidak dapat bertugas karena terhalang aliran sungai yang meluap.

Artikel Warga 3 Desa Rinhat Keluh Jalan dan Jembatan Boen, ABS Janji Perjuangkan di APBD 2027 pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Laporan pelaksanaan dan hasil sidang disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Malaka, Kristina Hadiani Ngadji, SE, yang menyebutkan seluruh proses pembahasan berjalan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

“Sidang ini berlangsung mulai 15 Juni hingga 24 Juli 2026, dilaksanakan di Ruang Fraksi maupun Ruang Komisi DPRD Kabupaten Malaka,” ujarnya.

Selama proses sidang, dewan melaksanakan serangkaian rapat untuk mengkaji materi pertanggungjawaban serta persiapan anggaran tahun berikutnya, yaitu:

1. Rapat Badan Musyawarah (Banmus) sebanyak 3 kali

​2. Rapat Komisi sebanyak 2 kali

3. Rapat Badan Anggaran sebanyak 2 kali

4. Rapat Fraksi sebanyak 2 kali

5. Rapat Paripurna sebanyak 10 kali.

Dari seluruh rangkaian kegiatan, sidang menghasilkan tiga keputusan Badan Musyawarah:

– Keputusan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Juni 2026.

Artikel DPRD Malaka Selesaikan Sidang Pertanggungjawaban APBD 2025, Sepakati Landasan Anggaran 2027 pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Dansatgas TMMD ke-129 sekaligus Komandan Kodim 1605/Belu, Letkol Arh Ariestyo Ardyanto, S.I.P., M.H.I., menyampaikan bahwa program ini memiliki tujuan mulia untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan yang masih membutuhkan perhatian serius.

“Sesuai dengan tujuan dari TMMD ini adalah untuk percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Untuk tahun ini yang ke-129 dilaksanakan di Kabupaten Malaka, kemudian kita bergabung dalam satgas, ada 150 personel TNI yang nanti dibantu oleh masyarakat sekitar sehingga dengan waktu 30 hari ini bisa selesai. Karena ada kerjasama dan gotong royong yang kuat antara TNI, Polri dan juga masyarakat sekitar,” ujarnya usai upacara pembukaan.

Menurut Letkol Arh Ariestyo Ardyanto, TMMD kali ini menangani tiga jenis kegiatan utama, yaitu sasaran fisik, sasaran non-fisik, dan sasaran tambahan. Setiap sasaran dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Artikel Kolaborasi Pemkab Malaka dan TNI Percepat Pembangunan Desa Naas dan Maktihan Lewat TMMD Ke-129 pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Dalam sambutannya, Wabub HMS menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Menurutnya, desa merupakan fondasi utama kemajuan suatu bangsa.

“Desa adalah fondasi bangsa. TMMD bukan sekadar membangun fisik, melainkan memperkuat semangat gotong royong dan mempererat hubungan persaudaraan antara TNI dan rakyat,” ujar HMS saat membuka upacara secara resmi.

Menurutnya, program TMMD kali ini sangat relevan dengan visi pembangunan Kabupaten Malaka 2025-2030, yaitu “Membangun Kembali Fondasi yang Kokoh dan Dinamis untuk Mencapai Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Malaka”. Melalui pendekatan sinergis ini, Pemerintah Kabupaten Malaka berharap dapat tercapai tiga misi utama daerah.

Pertama, mewujudkan pertanian berdaya saing dengan memperlancar akses ekonomi petani. Kedua, membangun infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan produktif guna memudahkan akses pelayanan dan pemasaran hasil produksi. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa.

Artikel Wakil Bupati Malaka Buka TMMD ke-129, Tonjolkan Semangat Gotong Royong pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Yuventus menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun berdasarkan konfirmasi dari Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka, jumlah penduduk setempat telah mencapai lebih dari 215.000 jiwa.

“Angka tersebut sudah memenuhi syarat utama untuk penambahan kursi DPRD dari semula 25 menjadi 30 kursi,” ujar Yuventus usai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan II Tahun di Kantor KPUD Kabupaten Malaka, pada Kamis, (2/7/26).

Berdasarkan ketentuan, penambahan kursi menjadi 30 dapat dilakukan jika jumlah penduduk suatu kabupaten/kota telah melebihi 200.000 jiwa.

Meski belum memasuki tahap resmi penataan dapil, KPUD Malaka telah diminta menyusun simulasi dan skema penataan wilayah pemilihan. Paling sedikit akan disiapkan tiga model skema yang berbeda.

Artikel Benarkah Malaka Akan Punya 30 Kursi DPRD? Ini Jawaban KPU pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Antusiasme warga terlihat dari kehadiran ratusan orang yang memadati lokasi kegiatan. Mereka datang bukan hanya dari Desa Leunklot, tetapi juga dari desa-desa sekitar untuk menyampaikan berbagai keluhan serta harapan terkait percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi secara bottom-up. Dalam sambutannya, ABS menegaskan bahwa turun langsung ke lapangan adalah metode paling efektif untuk memetakan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini krusial guna memastikan kebijakan pembangunan pemerintah daerah di masa mendatang benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi warga.

Dalam sesi dialog, isu infrastruktur jalan menjadi topik utama yang disuarakan masyarakat. Tokoh masyarakat setempat, Petrus Bria, menyoroti kondisi jalan dari Leunklot menuju pertigaan Wekmidar yang rusak parah, khususnya yang melintasi wilayah Desa Saenama dan Desa Raisamane.

Artikel Serap Aspirasi Rakyat, Ketua DPRD Malaka Soroti Perbaikan Jalan Leunklot-Wekmidar pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Acara ini dihadiri oleh puluhan undangan dari berbagai lapisan masyarakat dan merupakan kelanjutan dari kesepakatan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD yang sudah dibahas sebelumnya pada awal Maret 2026.

Sebagai salah satu elemen utama dalam sistem demokrasi daerah, LKPJ bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian program pembangunan dan penggunaan anggaran selama satu tahun fiskal. Ini juga bertujuan untuk memastikan akuntabilitas eksekutif kepada legislatif dan publik.

Acara tersebut diwarnai kehadiran para pemimpin daerah dan institusi strategis, termasuk Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, sebagai narasumber utama, yang didampingi oleh pimpinan DPRD, anggota Forkopimda seperti Komandan Kodim 1605 Belu, Kapolres Malaka, serta perwakilan dari Pengadilan Negeri Atambua dan Kejaksaan Negeri Belu.

Di tingkat administratif, Sekretaris Daerah beserta kepala dinas se-Kabupaten Malaka turut hadir, lengkap dengan perwakilan instansi vertikal seperti Kantor Pertanahan, Kementerian Agama, BPJS Kesehatan, PLN, KPU, dan Bawaslu.

Artikel DPRD Malaka Tindak Lanjuti LKPJ Bupati Melalui Rapat Paripurna pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Hingga September 2025, program ini telah berhasil mengolah lahan seluas 541,95 hektare, sementara realisasi keseluruhan mencapai 2.805,58 hektare atau 93,52 persen dari target 3.000 hektare hingga pertengahan Desember. Program prioritas SBS-HMS ini tidak memandang latar belakang politik, melainkan siapa saja petani yang siap bertani.

Namun, di balik sambutan hangat dari berbagai kalangan seperti petani Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat dan Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, serta apresiasi Wakil Bupati HMS saat kunjungan kerja pada 3 November 2025, keterbatasan jumlah alat berat traktor tetap menjadi tantangan utama. Masih banyak lahan petani yang belum terlayani, terutama di wilayah terpencil seperti Kecamatan Laenmanen yang terhambat kondisi tanah lengket.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka, Ronaldo Asury, saat menanggapi pelaksanaan program pada 18 November 2025.

Artikel DPRD Malaka Dorong Penambahan Traktor: Atasi Keterbatasan Alat Berat demi Jangkau Semua Petani dalam Program Balik Tanah Gratis pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Menurut Ronaldo Asury, sektor pertanian bukan hanya tulang punggung perekonomian masyarakat Malaka, tetapi juga pondasi ketahanan pangan daerah di tengah dinamika perbatasan.

“Program ini bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil yang sering terhimpit biaya olah tanah. Dengan balik tanah gratis, petani bisa hemat hingga puluhan juta rupiah per hektar, sehingga lebih fokus pada produksi,” tegasnya.

Program ini telah menjangkau kecamatan-kecamatan prioritas seperti Malaka Timur, Kobalima Timur, dan Io Kufeu, termasuk Desa Rabasa dan Fatoin, di mana traktor milik pemda dikerahkan secara intensif sejak peluncuran pada 28 Agustus 2025 lalu.

“Program Balik Tanah Gratis ini sangat membantu masyarakat. Sebagai pimpinan DPRD, saya merasa bangga dan beri apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang dipimpin Bupati dr. Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS),” ujar Ronaldo Asury saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/12/25).

Di bawah kepemimpinan SBS-HMS, perhatian pada pertanian semakin masif, mulai dari pengadaan traktor, perbaikan saluran irigasi tersier, hingga program pacul tanah gratis yang mendorong percepatan masa tanam. Hasilnya, produksi pangan daerah diproyeksikan naik signifikan, mendukung swasembada pangan di Nusa Tenggara Timur.

Ronaldo menekankan, program ini tak hanya meringankan beban finansial petani, tapi juga meningkatkan produktivitas lahan kering untuk komoditas unggulan seperti jagung, padi, dan ubi kayu.

“Ini kontribusi nyata untuk kesejahteraan petani Malaka, sejalan dengan visi SBS-HMS membangun Malaka Maju dan Sejahtera,” tambahnya.

Sebagai pimpinan DPRD, Ronaldo menegaskan komitmen legislatif untuk terus mendukung kebijakan pro-rakyat, termasuk pengawasan agar program ini berkelanjutan dan merata ke seluruh desa.

Program Balik Tanah Gratis ini menjadi salah satu tonggak keberhasilan kepemimpinan SBS-HMS yang pro-pertanian, melengkapi inisiatif lain seperti pengobatan gratis via KTP-e, dan pembangunan infrastruktur seperti tanggul Aintasi di Desa Motaain. Dukungan DPRD, termasuk dari Ketua DPRD Adrianus Bria Seran (ABS) dan Wakil Ketua II Lambertus Bria, memperkuat sinergi eksekutif-legislatif demi kemajuan Rai Malaka.***

Artikel Ronaldo Asury: Balik Tanah Gratis Bukti Nyata Keberpihakan SBS-HMS pada Petani Kecil Malaka pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka, Ronaldo Asury, menegaskan urgensi pendampingan berkelanjutan agar lahan kering yang diolah gratis menggunakan traktor roda empat (TR-4) milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) benar-benar menjadi produktif, mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional.

Menurut Ronaldo, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dr. Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) harus memastikan ketersediaan bibit unggulan, pupuk NPK, serta pengawasan intensif dari tingkat desa hingga dinas teknis.

“Setelah tanah dibalik, pemerintah harus menyiapkan bibit, pupuk, dan pengawasan dari tingkat desa. Jangan sampai lahan yang sudah diolah dibiarkan begitu saja,” tegas Ronaldo saat ditemui awak media.

Program ini, yang diluncurkan sejak 28 Agustus 2025 dan menjangkau 12 kecamatan seperti Malaka Timur, Kobalima Timur, Io Kufeu, dan Wewiku, telah menyalurkan bantuan benih hingga 10.000 kilogram serta pupuk 75.000 kilogram APBD II kepada ribuan petani di 68 desa.

Artikel Ronaldo Asury: Pendampingan Bibit-Pupuk Kunci Sukses Balik Tanah Gratis Malaka, Jangan Dibiarkan Menganggur! pertama kali tampil pada BIDIK NUSA TENGGARA.